TRIBUNNEWS.COM - Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas memberikan peringatan pada keluarga sandera Israel, terkait keselamatan keluarga mereka yang saat ini masih berada di Gaza.

Peringatan Al-Qassam dirilis dalam bentuk pesan video.

Al-Qassam menyatakan para keluarga sandera perlu bersiap akan kemungkinan terburuk, hal ini lantaran banyak sandera Israel tewas lantaran ulah tentara zionis sendiri.

“Bersiaplah. Sebentar lagi putra-putra kalian akan kembali dalam peti mati hitam," ujar keterangan Al-Qassam, Selasa (15/4/2025).

Pejuang Palestina tersebut juga mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memang menargetkan tawanan Israel di Gaza.

"Pimpinan kalian telah menandatangani surat perintah hukuman mati bagi para tawanan, jadi persiapkan tempat pemakaman mereka," katanya, mengutip Palestine Chronicle, Rabu (16/4/2025).

Perkembangan ini menyusul perilisan video oleh Al-Qassam Sabtu lalu yang memperlihatkan seorang tawanan bernama Edan Alexander.

Edan Alexander merupakan warga berkebangsaan ganda, termasuk Amerika Serikat (AS).

Dalam video dirinya memohon kepada Presiden AS Donald Trump untuk campur tangan guna membebaskannya.

Dalam video tersebut, ia menuduh Netanyahu menelantarkan para tawanan di Gaza.

Hal ini terjadi setelah Israel mengingkari perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

Kekerasan Israel yang kembali terjadi pada tanggal 18 Maret telah melanggar gencatan senjata yang dimulai pada tanggal 19 Januari.

Tindakan militer Israel terbaru telah menewaskan dan melukai ribuan warga Palestina, sebagian besar warga sipil.

Meskipun pelanggaran tersebut telah dikutuk oleh banyak negara dan kelompok hak asasi manusia, AS tetap melanjutkan dukungannya terhadap Israel.

AS menegaskan bahwa kampanye militer tersebut dilakukan dengan pengetahuan dan persetujuan sebelumnya dari Washington.

Diketahui, sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan Gaza dalam kondisi hancur.

Selain itu, lebih dari 116.000 orang terluka, sementara 14.000 orang masih hilang.

Pada bulan November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)