Orangtua Siswa TK di Bekasi Keluhkan Biaya Wisuda dan "Study Tour" Tim Redaksi BEKASI, KOMPAS.com - Salah satu Taman Kanak-kanak (TK) swasta di Kota Bekasi tetap menggelar kegiatan wisuda dan study tour meski telah dilarang Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi . Salah satu orangtua siswa berinisial L (30) mengeluhkan biaya dua kegiatan tersebut terlalu mahal. "Kalau untuk wisuda plus foto Rp 550.000, untuk jalan-jalan Rp 600.000. Total Rp 1.150.000 yang bagi kami sangat memberatkan," kata L kepada Kompas.com, Rabu (16/4/2025). Berdasarkan surat edaran sekolah tersebut, kegiatan study dilaksanakan pada 12 Juni 2025, dengan tujuan ke Depok, Jawa Barat. Biaya sebesar Rp 600.000 untuk kegiatan study tour tersebut dengan rincian, masuk area outbound dua orang, makanan ringan dan minuman dua orang, makan siang prasmanan dua orang, kaus, dan dua bus. Sedangkan kegiatan wisuda direncanakan digelar di Gedung Islamic Center Bekasi pada 18 Juni 2025. Kegiatan wisuda dipatok harga sebesar Rp 550.000 dengan rincian transportasi, pendaftaran munaqosah dan wisuda, sewa toga, foto wisuda dan foto kelas bersama, makanan ringan, serta ijazah. L meminta pihak sekolah membatalkan kegiatan tersebut. Mengingat, dua kegiatan ini sudah dilarang Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi. "Harapan saya semoga dibatalkan saja ini wisuda dan jalan-jalannya," imbuh dia. Kompas.com telah berupaya mengonfirmasi dengan mengirim pesan singkat ke kepala sekolah TK tersebut. Namun, hingga kini belum direspons. Terpisah, Tri Adhianto menegaskan bahwa sekolah dilarang menggelar kegiatan wisuda dan study tour. Larangan ini sebagaimana aturan yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. "Kan sudah keluar (aturan pelarangan), sudah jelas," ucap Tri kepada Kompas.com. Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna menghapus wisuda TK dan SMP selain larangan study tour. Tantangan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi kepada Bupati Bandung di acara hari kedua retreat di Magelang yang direkam dan diposting di Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (22/2/2025). “Ada keluhan, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda, nah kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan minta dihapus. Pak Bupati berani enggak?” ujar Dedi kepada Dadang Supriatna. “Siap, berani,” jawab Dadang Supriatna. Dedi mengungkapkan, biaya wisuda siswa TK dan SD tersebut membebani. Untuk itu, beban tinggi yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, minta dihapuskan. Selain itu, sambung Dedi, banyak usul study tour tingkat TK sampai SMP yang jauh dan mengeluarkan biaya tinggi untuk dihapuskan. Namun, karena TK-SMP kewenangannya ada di kabupaten dan kota, ia meminta bupati dan wali kota menghapusnya. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.