Dia bilang, Presiden Prabowo tak ingin ada satu pihak yang sengaja mengatur pihak lain dengan alasan adanya kuota impor tersebut.

"Kuota itu maksudnya begini, kuota itu nanti kan yang dikasih temen-temennya semua. Jadi contoh, misalnya butuh impor daging  beku, yang butuh industri, ya sudah industri aja yang impor," ucap dia.

"Gak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus, itu yang menurut pak Presiden tidak adil," terangnya.

Tak Diperjual-belikan

Sudaryono khawatir ketika kuota impor berlaku, ada pihak yang sengaja mempermaikannya. Misalnya, kuota itu digunakan salah satu pihak dan kemudian diperjual belikan lagi.

"Kalau nanti orang dikasih kuota, dikasih kuota dia jualan lagi, dijual lagi, baru end-usernya mungkin turunan ketiga keempat kan artinya ada penambahan harga," ucap dia.

Dengan penghapusan kuota impor, diharapkan impor komoditas bisa lebih efisien.

"Nah disitu dianggap tidak efisien, toh impor. Kalau gitu yang impor langsung saja, gak usah lewat sini, lewat sini lagi, lewat sini lagi, baru si end-usernya aja. Ya sudah sih, si orang yang perlu ini aja yang kita kasih, dia bisa impor," jelas Sudaryono.