Kebijakan Prabowo soal Evakuasi Warga Gaza: Bukan Relokasi, tapi... Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membeberkan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia. Mereka yang akan dievakuasi adalah korban perang Palestina-Israel yang saat ini masih terus berlangsung, khususnya warga sipil seperti perempuan dan anak-anak yatim piatu yang orangtuanya gugur di medan perang. Para korban perang ini dievakuasi ke Indonesia bukan untuk menetap, melainkan untuk menjalani perawatan. Rencana ini diungkapkan Prabowo sebelum lawatannya ke beberapa negara di Timur Tengah. "Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," kata Prabowo, Rabu (9/4/2025). Dia mengatakan, ada 1.000 warga Gaza yang akan dijemput pada gelombang pertama, dan disediakan pesawat untuk melakukan penjemputan. Ada syarat yang diminta Prabowo dalam evakuasi tersebut, pertama, yakni evakuasi harus disetujui semua pihak, baik dari pemerintah Palestina maupun dari kelompok negara Timur Tengah. Syarat kedua adalah, warga Gaza yang akan dievakuasi tak boleh tinggal menetap dan harus kembali setelah perawatannya selesai.   Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan, proses evakuasi ini bukanlah upaya relokasi warga Gaza seperti yang diinginkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan, Indonesia dengan tegas menolak upaya relokasi tersebut. "Saya menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merelokasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Setiap upaya yang mengubah demografi Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional," ujar Sugiono, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025). Dia menegaskan, upaya evakuasi warga Gaza yang terluka bukanlah relokasi, karena dilakukan untuk sementara waktu saja. Evakuasi itu pun, kata Sugiono, harus disetujui oleh semua pihak dan dikategorikan sebagai korban perang, warga sipil, dan anak-anak. "Sesuai arahan Presiden, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari Tanah Airnya," imbuh Sugiono. Dia menyebut, evakuasi ini tak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga beberapa negara di Timur Tengah seperti Mesir, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang juga melakukan hal serupa. "Bahkan, Indonesia telah mengirimkan Tim Kesehatan TNI ke Mesir dan Gaza untuk melaksanakan misi kemanusiaan tersebut," tutur Sugiono.   Niat baik pemerintah atas dasar kemanusiaan ini juga dirasakan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Dia menilai, Prabowo membuat kebijakan evakuasi warga Gaza yang terluka ke Indonesia adalah bentuk kemanusiaan. "Pertama adalah mungkin Presiden mau mengedepankan masalah kemanusiaan," ujar Hikmahanto. Dia mengatakan, saat ini rumah sakit darurat di Gaza, Palestina, mungkin memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Selain itu, warga Gaza yang terluka juga berpotensi mendapat serangan balasan yang dilakukan Israel. "Mungkin dugaan saya, mereka yang sakitnya cukup serius dan penanganannya butuh waktu yang lama dalam kondisi yang kondusif. Itu yang akan dibawa ke Indonesia," imbuh dia. Setelah mendapat arahan Presiden terkait kebijakan tersebut, beberapa lembaga dan kementerian mulai melakukan persiapan teknis. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala Biro Info Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyatakan, Kemenhan dan TNI siap mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Kendati demikian, Frega menekankan bahwa proses evakuasi baru akan dilakukan jika memang sudah ada perintah langsung dari Presiden kepada Kemenhan dan TNI. "Tentunya, kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden. Apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemenhan dan TNI tentunya siap," kata Frega. Frega menyebutkan, hingga kini belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo untuk menunjuk Kemenhan dan TNI mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Namun, hal itu tidak menyurutkan kesiapan Kemenhan dan TNI karena kedua lembaga ini sudah memiliki rumah sakit maupun fasilitas lainnya untuk menampung warga Gaza jika benar dievakuasi ke Indonesia. "Dalam beberapa tugas yang memang terkait dengan operasi militer selain perang, kita juga melakukan hal yang sama dalam konteks di dalam negeri. Bagaimana kita melakukan evakuasi korban, menyelamatkan korban, kemudian sampai dengan pemulihan," ujar dia. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.