TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasar saham Indonesia memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dibanding banyak negara lain, terutama di tengah tekanan pasar global akibat tarif balasan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, IHSG sempat turun hingga 9 persen di sesi pembukaan dan ditutup melemah 7,9 persen ke level 5.996,14. Namun, posisi Indonesia tetap lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

"Kalau kita lihat banyak negara yang indeks harga sahamnya pada tanggal 8 April dibanding 2 April banyak yang koreksinya sangat dalam hingga 14 persen," ujar Sri Mulyani Indrawati dikutip, Kamis (10/4/2025).

Verdhana Sekuritas dalam analisisnya menyatakan, Indonesia bisa memanfaatkan tarif resiprokal yang diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat sebagai peluang strategis dengan mengalihkan impor ke produk-produk dari AS seperti produk pertanian, energi, teknologi.

Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

"Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing," tulis Verdhana dalam laporan terbarunya, Kamis (10/4/2025).

Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

"Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30 persen dari PDB).

Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,: jelas Verdhana.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

"Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan," sambungnya.