Lebaran Usai, Jakarta Bersiap Sambut Pendatang Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah mempersiapkan diri menghadapi arus kedatangan pendatang baru usai Lebaran 2025. Seperti tahun-tahun sebelumnya, momen usai perayaan Idul Fitri kerap dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan mencoba peruntungan ke Jakarta dengan harapan memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru tahun ini akan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kepala Dukcapil Jakarta, Budi Awaludin, mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan, diperkirakan sekitar 10.000 hingga 15.000 pendatang baru akan tiba di Jakarta pasca Lebaran tahun ini. “Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta memprediksi bahwa pada arus mudik balik tahun ini diperkirakan akan turun. Prediksi kami jumlah pendatang pada arus mudik balik sekitar 10.000 hingga 15.000 orang pendatang baru," kata Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025). Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penataan administrasi kependudukan yang lebih baik, ketatnya persaingan kerja di Jakarta, serta semakin berkembangnya kota-kota besar lainnya yang menjadi alternatif tujuan urbanisasi. “Jakarta bukan satu-satunya kota besar di Indonesia dan itu jadi pilihan bagi para urban untuk menjadi tujuan baru. Terjadinya pemerataan pembangunan di kota-kota besar lainnya, persaingan di Jakarta yang semakin ketat," kata Budi. Budi mengimbau para pendatang baru yang datang ke Jakarta untuk segera melapor sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan (adminduk) yang berlaku. Dukcapil Jakarta telah menyiapkan layanan administrasi kependudukan di seluruh tingkatan wilayah, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga dinas provinsi. “Kami akan melayani seluruh pemohon yang datang ke loket itu secara adil dan gratis. Persyaratan pendatang sesuai dengan regulasi adminduk yang berlaku,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025). Menurut Budi, pendatang ke Jakarta terbagi dalam dua kategori, yakni pendatang yang berniat pindah secara permanen dengan membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal, serta pendatang non-permanen yang tidak berniat menetap di Jakarta secara permanen. Kedua pendatang perlu melapor dengan prosedur pelaporan sebagai berikut: 1. Pendatang Membawa SKP dari Daerah Asal (Akan Menetap): - Melapor ke kelurahan dengan membawa SKP, surat penjamin, KTP, KIA asli, dan KK dari daerah asal. - Setelah proses validasi oleh petugas Dukcapil kelurahan, dokumen kependudukan Jakarta (KK, KTP, dan KIA) akan diterbitkan. - Pendatang wajib melapor ke RT setempat. - Dokumen dari daerah asal akan ditarik oleh Dukcapil tujuan. - Petugas akan memastikan kebenaran surat penjamin, apakah benar berasal dari pemilik rumah atau rumah milik sendiri. 2. Pendatang Tanpa SKP (Penduduk Non-Permanen): - Melapor secara mandiri melalui tautan nasional milik Ditjen Dukcapil Kemendagri: https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id . - Setelah mendaftar, pendatang akan mendapatkan notifikasi bahwa telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen. - Melapor ke kelurahan agar dicatat dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai penduduk non-permanen. - Dianjurkan untuk melapor juga ke RT setempat agar dapat dicatat dalam aplikasi data warga. - Masa tinggal penduduk non-permanen dibatasi kurang dari satu tahun. “Diimbau melapor kedatangannya ke RT setempat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban, agar RT bisa menginput di Aplikasi Data Warga,” ujar Budi. Selain itu, pendatang baru juga diimbau sudah memiliki pekerjaan atau keterampilan serta jaminan tempat tinggal sebelum memutuskan menetap di Jakarta. “Kepada para pendatang, ini diimbau sudah memiliki kepastian tempat bekerja atau setidaknya memiliki ketrampilan serta jaminan tempat tinggal,“ ungkap Budi. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan wilayahnya terbuka bagi pendatang setelah Lebaran. Namun, dengan catatan, para pendatang harus memiliki keterampilan dan kesiapan untuk bekerja. “Bagi siapa pun mau datang ke Jakarta, monggo, monggo saja. Tapi sekali lagi, kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa capable untuk bekerja dengan baik,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2025). Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jakarta akan mengadakan bursa kerja (job fair) dan membuka balai latihan kerja (BLK) yang juga menyediakan pelatihan bahasa asing seperti Korea, Jepang, dan Mandarin. “Salah satu handicap kita paling utama adalah di bahasa kalau kita berangkat ke luar negeri,” ujar dia. Pramono mengakui, arus pendatang ke Jakarta pasca-Lebaran merupakan fenomena yang tak bisa dihindari. Namun, ia memastikan Pemprov Jakarta tidak akan menerapkan operasi justisia atau razia kependudukan seperti yang pernah dilakukan di masa lalu jika ada pendatang. Sebagai gantinya, data kependudukan dari Dukcapil akan digunakan untuk mendata pendatang. “Kita tidak boleh tidak memanusiawikan orang. Sehingga tidak ada operasi justisia yang dulu pernah ada. Saya melarang untuk itu,” ujar Pramono. Jika ditemukan pendatang yang tidak memiliki KTP, harus ada pihak yang menjamin dan memberikan kejelasan mengenai tujuan mereka berada di Jakarta. “Maka itulah yang akan diterapkan. Lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan,” imbuh dia. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.