TRIBUNNEWS.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memberikan pembelaan kepada Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta kepada perusahaan di wilayahnya.

Rudy mengakui bahwa tindakan Kades Klapanunggal tersebut merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

Kalau soal itu Kades Klapanunggal minta THR kita harus akui yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor," katanya pada Sabtu, 5 April 2024.

Ia juga menyoroti pengabdian kepala desa yang sering kali tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

"Kepala desa memiliki dedikasi tinggi terhadap masyarakat, terutama dalam penanganan bencana. Sayangnya, belum pernah ada yang mengucapkan terima kasih kepada mereka," ungkap Rudy.

Ia menambahkan, kepala desa sering kali bertahan di lokasi bencana meski dalam kondisi sulit.

Rudy menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan aturan larangan terkait permintaan THR, yang dituangkan dalam peraturan Bupati Bogor berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, permintaan THR dari oknum-oknum tertentu sudah terjadi sebelum aturan tersebut diterbitkan.

"Permintaan THR bahkan sudah diajukan sebelum sampai ke kecamatan dan kepala desa," jelasnya.

Reaksi Gubernur

Permintaan THR yang dilakukan oleh Kades Klapanunggal menuai reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia menilai tindakan tersebut mirip dengan aksi premanisme yang terjadi di Bekasi dan meminta agar Kades Klapanunggal diproses secara hukum.

"Saya cenderung Kades Klapanunggal sama dengan preman di Bekasi. Artinya, harus ada proses hukum yang dilakukan," tegas Dedi, di Jakarta, Rabu, 24 April 2025.

Dedi juga menekankan pentingnya tanggung jawab Bupati Bogor dalam hal ini.

Sebelumnya, surat permintaan THR dari Pemerintah Desa Klapanunggal viral di media sosial.

Dalam surat tersebut, Kades Klapanunggal meminta THR senilai Rp165 juta untuk berbagai keperluan, termasuk paket bingkisan dan biaya penceramah.

Saat ditanya mengenai permintaan tersebut, Kades Klapanunggal mengaku bahwa pengajuan itu hanya bersifat imbauan dan berjanji untuk menarik kembali surat yang sudah diedarkan.

"Saya mengaku salah dan akan menarik kembali surat imbauan tersebut," tutupnya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).