Peserta Mudik Gratis Pemprov Jakarta Diminta Melapor jika Ditarik Pungli selama Perjalanan Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menegaskan, program Mudik Gratis Pemprov Jakarta 2025 harus bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Ia meminta agar seluruh pemudik dalam program Mudik Gratis Pemprov Jakarta 2025 untuk segera melapor jika terdapat praktik pungli selama perjalanan. “Dalam mudik kali ini kami berpesan kepada semuanya, Pemerintah Jakarta betul-betul, mudik ini adalah anti pungli,” ucap Pramono dalam acara pelepasan peserta mudik gratis di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025). Pramono menjelaskan, Pemprov Jakarta telah bekerja sama dengan Unit Pemberantasan Pungli serta aparat penegak hukum, di antaranya Polri dan Kejaksaan untuk mengawasi jalannya program ini. Pos-pos pengaduan juga telah disiapkan di berbagai titik keberangkatan dan sepanjang rute perjalanan. “Kalau ada pungli, maka harus dilaporkan. Laporannya bisa setempat ataupun melalui aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Jakarta, yaitu di aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar, atau unit pemberantasan pungutan yang ada di setiap pos yang disiapkan oleh Pemerintah Jakarta,” kata Pramono. Menurut Pramono, jika pungli dibiarkan begitu saja dan tidak ditindak tegas, ini bisa menjadi masalah yang lebih luas. “Permasalahan pungli Ini kalau tidak ditangani secara serius, akan menjadi gejala kemana-mana,” ungkap Pramono. Adapun tahun ini Pemprov Jakarta menargetkan 23.000 pemudik dalam program mudik gratis. Namun, antusiasme yang tinggi membuat jumlah pemudik bertambah menjadi lebih dari 26.000 peserta. Mudik gratis ini mencakup 20 kota di 6 provinsi, termasuk Kediri, yang merupakan kampung halaman Pramono. "Saya ingin ikut pulang kalau bisa," seloroh Pramono. Selain itu, Pemprov Jakarta juga menyediakan bus khusus penyandang disabilitas yang dikatakan Pramono dalam kondisi sangat baik dan nyaman. Menghadapi pendatang baru pasca Lebaran, Pramono menegaskan Jakarta terbuka bagi siapa saja. Namun, ia mengingatkan pendatang baru harus memiliki kemampuan kerja dan identitas kependudukan yang jelas. "Bagi yang ingin bekerja di Jakarta, Dukcapil siap mendata secara administrasi. Jakarta ini bukan seperti daerah lain, jadi harus siap," kata Pramono. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.