Esposin, SOLO -- Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Siti Supeni, mengingatkan jangan sampai ada diskriminasi jika nanti Sekolah Rakyat sudah berjalan di Kota Solo.

Siti mengatakan jangan sampai diskriminatif terhadap siswa Sekolah Rakyat hanya karena dikhususkan untuk kalangan tidak mampu. Dia meminta agar pemerintah memberikan kurikulum dengan kualitas pengajaran yang baik.

“Ya enggak apa-apa kalau memang programnya Menteri Sosial ini untuk Sekolah Rakyat, asal jangan ada ketimpangan. Dari guru-guru atau pengelola yang benar-benar serius. Jangan karena sekolah pinggiran terus tidak disamakan kualitasnya dengan sekolah lain,” katanya kepada Espos, Senin (24/3/2025).

Selain itu, dia mengingatkan jangan sampai ada ketimpangan kewenangan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Sebab pada pelaksanaannya kemungkinan Sekolah Rakyat akan di bawah Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial.

Dia pun menyoroti pentingnya sinkronisasi kurikulum antara Sekolah Rakyat dan kurikulum dari Dinas Pendidikan. "Kurikulum yang dibuat Dinas Pendidikan harus selaras dengan pelaksanaan di Sekolah Rakyat," ujarnya. 

Selain itu, ia menekankan perlunya penanaman pendidikan karakter yang kuat, mengingat semangat juang anak-anak zaman sekarang cenderung menurun. "Pendidikan karakter, nilai semangat juang, dan kompetisi yang sehat harus ditanamkan sejak dini," tambahnya. 

Dia menilai niat pendirian Sekolah Rakyat memang baik yakni menjadi wadah bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk mengembangkan potensi akademik. Menurutnya, hal itu pun juga selaras dengan masih adanya anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. 

Memuliakan Keluarga Miskin

Namun dia kembali menekankan pengelolaan Sekolah Rakyat harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak ada ketimpangan sosial. "Jika dikelola dengan baik, Sekolah Rakyat dapat menjadi tempat untuk menemukan bibit-bibit unggul bagi masa depan bangsa," katanya.

Dia juga menekankan kecerdasan anak tidak selalu terkait dengan latar belakang ekonomi. Dia mengatakan banyak anak dari keluarga tidak mampu kehilangan kesempatan sekolah. 

"Anak-anak dari keluarga mampu pun kadang mengesampingkan belajar serius. Dengan penanganan yang tepat, kita bisa mengoptimalkan potensi mereka," katanya. Sehingga dia berharap pemerintah serius dan mempersiapkan secara matang terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Solo. 

Seperti diketahui, Pemkot Solo menyiapkan lahan seluas 5.000 meter persegi di wilayah Mojosongo, Jebres, untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan program dari Kementerian Sosial. Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan lokasi lahan itu tidak jauh dari SMAN 8 Solo.

Sebelumnya, pada Minggu (23/3/2025), Menteri Sosial Syaifullah Yusuf juga datang ke Solo dan menyerahkan bantuan kepada warga di wilayah Mojosongo ditemani Respati. Mengenai Sekolah Rakyat, Gus Ipul, panggilan akrabnya, mengatakan itu adalah ide atau gagasan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Ide itu berakar pada tekad untuk memuliakan keluarga miskin utamanya memotong mata rantai kemiskinan serta mencetak agen-agen perubahan. Sebab sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak, diharapkan mereka bisa menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungannya.

"Pendidikan yang berkualitas itu harus didukung oleh lingkungan yang berkualitas, maka pilihannya adalah sekolah rakyat. Jenjang sekolah rakyat dari SD, SMP, SMA dan sepenuhnya dibiayai pemerintah. Yang bisa sekolah putra-putri dari keluarga miskin ekstrem, maupun keluarga miskin," terang dia.