Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta memastikan tak akan menggelar operasi yustisi untuk menjaring pendatang baru di Ibu Kota usai Lebaran 2025. Namun, Pemprov DKI didorong untuk melakukan penataan Dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Kebijakan untuk tak menggelar operasi yustisi ini mendapat apresiasi dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Inggard Joshua. Ia mengapresiasi pelaksanaan pembinaan serta mengelola laju pertumbuhan penduduk tanpa operasi yustisi.

"Tanpa operasi yustisi sudah tepat. Database kependudukan merupakan tools yang vital dalam proses menentukan program dan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat luas," ujar Inggrad di Gedung DPRD Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

Dia melanjutkan, Jakarta kerap menjadi pilihan bagi mereka berkepentingan. Oleh karena itu, pendataan kependudukan mesti dilakukan.

"Jakarta saat ini dan akan datang sepertinya terlihat konstan menjadi pilihan para imigran dengan berbagai kepentingan. Hal jika tidak diantisipasi serta pendataan kependudukan tidak tepat maka disparitas semakin tinggi dan masalah sosial lainnya akan sulit diselesaikan," tuturnya.

"Mereka yang migrasi ke Jakarta berharap fasilitas bantuan sosial dari Pemda Jakarta. Kondisi seperti ini tentunya menjadi tidak baik atas postur APBD Jakarta yang semakin meningkat. Karena itu perlu ada regulasi yang menyaring migrasi masuk ke Jakarta minimal berpendidikan SLTA dan telah ber-KTP Jakarta dan menetap 10 tahun untuk mendapatkan fasilitas bantuan sosial," jelasnya.

Dewa menambahkan, program Penataan Adminduk yang dilakukan oleh Disdukcapil Jakarta, dinilai sudah baik. Dia mengingatkan agar hal ini tetap dijaga.

Sebelumnya, Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tersosialisasikan pada tahun 2023 dan dilaksanakan tahun 2024 telah memberikan dampak dalam sejarah kependudukan. Hal ini membuat adanya penurunan pendatang.

"Arus balik pasca hari raya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 37,47 %. Pada data kependudukan tercatatat trend warga keluar Jakarta tahun 2024 sebanyak 395.298 jiwa atau mengalami lonjakan terhadap warga yang pindah keluar DKI," katanya.

"Artinya program penataan adminduk relevan dan berhasil untuk dilaksanakan di Jakarta," lanjut Budi.

(rdp/dhn)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini