Sentimen
Informasi Tambahan
Kab/Kota: Malang
Kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang soal Demo UU TNI yang Berakhir Ricuh - Halaman all
Tribunnews.com
Jenis Media: Regional

TRIBUNNEWS.COM - Gedung DPRD Kota Malang mengalami kerusakan signifikan setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa Arek-Arek Malang menolak UU TNI.
Aksi tersebut berlangsung pada Minggu (24/3/2025) malam, dan berakhir ricuh.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, yang turun langsung ke lokasi, mengonfirmasi adanya kerusakan.
"Jadi, saya datang dan akan berkoordinasi dengan teman-teman dinas terkait dan pak Sekretaris Dewan (Sekwan) juga sudah kami panggil. Untuk segera mendata kerusakannya sejauh mana," jelasnya.
Dari informasi yang diperoleh, kerusakan paling mencolok terjadi pada bangunan pos di depan gedung.
Yang terbakar itu pos di sebelah kiri, dan itu buat tempat menyimpan barang-barang bekas. Memang, kondisinya agak parah dan kami bersama teman-teman di Sekwan akan hadir semua (mengecek kerusakan yang terjadi)," lanjut Rimzah.
Pos yang terbakar terletak di sebelah kiri gedung dan digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas.
Rimzah menegaskan, DPRD Kota Malang selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Ia memastikan aspirasi masyarakat akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu DPR RI.
"Karena kami di DPRD Kota Malang, bukan untuk membatalkan ataupun menolak. Tetapi kami memberikan masukan, jikalau ada usulan dari masyarakat Kota Malang (terkait permasalahan UU TNI), maka kami akan sampaikan ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu DPR RI," tambahnya.
Kronologi Aksi Demonstrasi
Aksi demo dimulai pada sore hari dan berlangsung hingga malam.
Namun, situasi menjadi anarkis ketika malam tiba.
Polisi dan TNI akhirnya berhasil memukul mundur massa, yang kemudian membubarkan diri.
Akibat kerusuhan ini, gedung DPRD Kota Malang mengalami kerusakan yang cukup parah.
Rimzah dan tim Sekretaris Dewan (Sekwan) akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mendata kerusakan yang terjadi.
Kejadian ini menyoroti pentingnya dialog antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Sentimen: negatif (100%)