Wong cilik adalah istilah untuk menggambarkan kelompok rakyat kecil, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok masyarakat tersebut menjadi sasaran subsidi dan kebijakan stimulus fiskal lainnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan September 2024, terdapat 24,06 juta orang atau 8,57% penduduk miskin di Indonesia. Jumlah warga kelas menengah sebanyak 47,85 juta jiwa atau 17,13% dari total penduduk. 

Jumlah warga kelas menengah dan menuju  kelas menengah sebanyak 66,35% dari total penduduk. Nilai konsumsi dua kelompok tersebut mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Mungkin ini yang membuat warga Indonesia berpredikat konsumtif.

Sebaran warga miskin di Indonesia lebih banyak di perdesaan, yakni 11,34%, sedangkan di perkotaan 6,66%. Wajar karena dari sisi pengupahan kerja, upah pekerja di desa lebih rendah dibandingkan di kota. 

Masuk akal dibutuhkan cara main berbeda untuk mendongkrak ekonomi di perdesaan, walau tak meningggalkan kewajiban mendongkrak ekonomi warga perkotaan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) beberapa kali mencari solusi peningkatan ekonomi desa, salah satunya dilakukan di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, pada 2023.

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Wiwiek Joelijani, mengungkap terdapat dua karakter pada masyarakat perdesaan, yakni warga yang tak bisa diberdayakan karena faktor usia dan keterbatasan fisik dan warga yang bisa diberdayakan serta memiliki etos keluar dari garis kemiskinan.

Berdasarkan pemetaan pemerintah, kebanyakan desa memiliki potensi agraris. Banyak peluang pertanian yang bisa dikembangkan. Hal ini menjadi salah satu celah yang dibidik pemerintah saat ini lewat program Koperasi Desa Merah Putih.

Ada beberapa argumen yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yakni 44% penduduk di Indonesia tinggal di desa, pertumbuhan ekonomi banyak disumbang dari perdesaan, masalah finansial seperti pinjaman daring bodong hingga rentenir makin memperparah kasus kemiskinan di desa.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan skema biaya yang digulirkan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Saban koperasi di desa itu mendapat pinjaman dari Bank Himbara senilai Rp5 miliar.

Penggunaannya untuk membangun gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga membuka klinik desa. Jika perlu, setiap desa punya dua truk untuk membantu pemberdayaan pertanian.

Koperasi Desa Merah Putih itu akan diluncurkan pada peringatan Hari Koperasi, 12 Juli 2025. Siapa yang mengelola Koperasi Desa Merah Putih? Kata Budi Arie, tiga orang dari setiap koperasi bakal dilatih. 

Pemerintah berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih. Hingga Senin (17/3/2025), Saya belum menemukan sumber informasi bagaimana cara membentuk koperasi itu, mendaftar, kriteria pelamar, dan seterusnya.

Skema pemberdayaan ekonomi desa itu bukan yang kali pertama. Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan program Makan Bergizi Gratis mendongkrak perekonomian di mana pun, termasuk di desa. 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perputaran ekonomi di desa bisa didongkrak mencapai Rp8 miliar karena program unggulan pemerintah tersebut.

Hingga kini warga di desa, termasuk para pengurus badan usaha milik desa, masih berupaya berkontribusi dalam program tersebut. 

Keterangan sejumlah pengurus badan usaha milik desa di Soloraya, dana mereka hanya cukup menjadi penyuplai dapur umum Makan Bergizi Gratis. Itu pun dana yang berasal dari dana desa yang diperintahkan dialokasikan untuk kebutuhan ketahanan pangan.

Meningkatkan ekonomi perdesaan dengan berbagai program memang menantang. Kasus korupsi dana desa masih menjadi pekerjaan rumah. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), nilai korupsi desa menduduki peringkat pertama sepanjang 2023.

ICW menyebut terdapat 187 kasus korupsi di desa pada 2023. Angka itu jauh lebih kecil jika melihat total 75.265 desa di seluruh Indonesia, namun banyak salah urus dan kurang transparan dalam pengelolaan dana desa.

Itu bukan rahasia umum dan banyak penyimpangan yang tak sampai ke meja hijau. Tak mengherankan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berkunjung ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Yandri menunjukkan kepada publik bahwa ia berupaya mengungkap penyelewengan dana di perdesaan dan meminta dukungan penegak hukum untuk mencegah dan menindak.

ICW melansir pernyataan ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, tentang hubungan korupsi dan kemiskinan. Tidak ada korelasi positif antara korupsi dan tingkat kemiskinan. 

Korupsi terjadi bukan disebabkan keadaan miskin, tapi oleh sebab-sebab lain yang jauh lebih dahsyat pengaruhnya, yakni kekuasaan dan keserakahan.

Kejaksaan Agung baru saja mengungkap dugaan korupsi pengadaan dan tata kelola minyak mentah di anak perusahaan Pertamina (Persero) yang merugikan negara Rp183,7 triliun. 

Itu baru perhitungan rugi untuk kasus 2023, padahal tempus kasus itu pada 2018-2024. Banyak orang yang berupaya mengakumulasikan kerugian megakorupsi itu mencapai hampir Rp1 kuadriliun alias Rp1.000 triliun. Nilai itu nyaris setara sepertiga belanja negara pada APBN 2025.

Korupsi adalah tantangan dalam pembangunan ekonomi di desa maupun di kota. Penyiapan Rp5 miliar untuk  setiap Koperasi Desa Merah Putih butuh perguliran pinjaman Rp350 triliun untuk seluruh koperasi di seluruh desa di Indonesia. 

Bisa dibayangkan potensi pertumbuhan ekonomi sepaket dengan ancaman penyelewengan dananya. Itulah kiranya forecasting atau upaya meramal nasib wong cilik di perdesaan. 

Warga desa bisa memilih menjadi aktor dalam revolusi ekonomi desa atau menjadi pengamat sekaligus pengawasnya.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 21 Maret 2025. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)