Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkit pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit Rp 31,2 triliun. Dia meyakini defisit di APBN 2025 tetap terjaga karena target penerimaan pajak akan tercapai.

Misbakhun awalnya menyinggung terkait permasalahan pada Coretax. Menurut dia, sebenarnya sistem yang dikembangkan Direktorat Jendera Pajak (DJP) itu merupakan ide yang sangat bagus.

"Terdapat permasalahan teknis di lapangan sehingga mengganggu data penerimaan pajak kita, menggangu akses pembayaran pajak," kata Misbakhun dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Mantan pegawai DJP itu lantas membandingkan penerimaan pajak dengan pemasukan negara dari bea dan cukai. Misbakhun menyebut penerimaan kepabaeanan dan cukai pada Februari 2025 justru mengalami kenaikan.

"Karena penerimaan bea dan cukai naik, sebenarnya tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Kalau penerimaan bea dan cukai naik, sewajarnya (penerimaan) pajak juga naik," ucapnya.

Oleh karena itu, Misbakhun meyakini penurunan penerimaan negara dari pajak bukan karena perekonomian yang melambat, melainkan disebabkan Coretax yang belum berfungsi baik. "Kalau penerimaan pajaknya turun, berarti ada problem teknis di coretax," imbuhnya.

Oleh karena itu, Misbakhun meminta para pelaku pasar modal di BEI tidak khawatir secara berlebihan, apalagi terpicu rumor yang mengakibatkan IHSG jatuh. "Melihat data moneter dan perbankan, dalam fiskal yang ada, sebenarnya optimisme itu pantas kita jaga," imbuhnya.

Pernyataan Menkeu

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjadi defisit Rp 31,2 triliun sampai 28 Februari 2025.

Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

(maa/maa)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini