Sentimen
Undefined (0%)
21 Mar 2025 : 21.32
Informasi Tambahan

BUMN: Perum BULOG

Grup Musik: APRIL

Kab/Kota: Klaten

Gabah Hasil Panen Dibeli Bulog Sesuai HPP, Petani Desa Sumber Klaten Tersenyum

21 Mar 2025 : 21.32 Views 10

Espos.id Espos.id Jenis Media: Solopos

Gabah Hasil Panen Dibeli Bulog Sesuai HPP, Petani Desa Sumber Klaten Tersenyum

Esposin, KLATEN – Petani di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, semringah padi yang mereka tanam diserap oleh Perum Bulog. Pasalnya, petani menilai gabah dibeli dengan harga tinggi dibandingkan sebelumnya dijual ke penebas.

Hal itu terungkap saat digelar penyerapan gabah petani yang dihadiri Wakil Direktur Utama (Dirut) Bulog, Marga Taufiq, bersama Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (KKP), Prita Laura, Jumat (21/3/2025). Kegiatan dihadiri Bupati-Wabup Klaten Hamenang Wajar Ismoyo-Benny Indra Ardhianto, serta jajaran Forkopimda Klaten.

Kegiatan serap gabah petani itu diawali dengan panen padi di sebidang lahan menggunakan mesin panen combine harvester.

Setelah itu, Marga Taufiq mengecek langsung proses penimbangan gabah hingga membayarkan langsung uang pembelian gabah ke petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg.

Marga Taufiq mengungkapkan Bulog mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan percepatan serap gabah para petani dengan harga yang ditentukan pemerintah yakni Rp6.500 per kg.

“Maka perintah dari Pak Presiden bahwa harga Rp6.500 itu benar-benar bisa dinikmati oleh petani,” jelas Marga Taufiq.

Marga Taufiq menjelaskan Bulog bersama jajaran Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah melaksanakan tugas penyerapan gabah dengan harga sesuai HPP. Penyerapan itu terutama dilakukan di daerah-daerah sentra padi.

“Seluruh Pulau Jawa itu adalah sentra padi. Di luar Pulau Jawa itu seperti Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Tetapi untuk Jawa memang menjadi lumbung pangan nasional. Oleh sebab itu hari ini kami hadir mewujudkan komitmen tersebut,” kata Marga Taufiq.

Dia berpesan kepada petani untuk menjaga kualitas gabah dari padi yang mereka tanam. Pasalnya, ketika kualitas gabah menurun, kondisi tersebut merepotkan dalam proses pengolahan hingga penyimpanan.

Marga Taufiq mengungkapkan Bulog bertugas sebagai cadangan pangan pemerintah khususnya untuk beras dan beberapa komoditas pokok lainnya.

“Jadi kalau misalnya gabah itu kurang bagus, tentu tidak akan lama disimpan di dalam gudang. Ini juga berpengaruh ketika nanti diproduksi,” jelas Marga Taufiq.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (KKP) Prita Laura, mengungkapkan Presiden-Wapres Prabowo-Gibran memasukkan program pangan dan pertanian dalam tiga prioritas.

Salah satu komitmen yakni dengan pembelian gabah dengan harga Rp6.500 per kg. “Tujuannya untuk memastikan cadangan beras tercukupi. Kemudian untuk menyejahterakan petani,” kata Prita.

Bulog Hadir di Lapangan

Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Kementan, Mulyono, mengungkapkan pada Januari-April 2025 memasuki puncak panen raya di seluruh Indonesia. Luas lahan yang memasuki masa panen dalam empat bulan itu diperkirakan sebesar 4,5 juta. Di Jateng, luas panen diperkirakan mencapai 450.000 ha.

“Sehingga Bulog harus betul-betul hadir dan tentunya di lapangan semua. Kalau Bulog hadir di lapangan, psikologis petani beda. Para pemain-pemain itu akan minggir. Tetapi, kalau Bulog tidak hadir, isunya banyak, harga akan turun,” kata Mulyono.

Mulyono mengungkapkan pemerintah komitmen menjaga harga gabah di tingkat petani sesuai HPP. Dia juga mendorong para petani menjaga kualitas padi yang ditanam.

Salah satu petani dari Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Sumber, Kelik Purwanto, mengungkapkan gabah yang dibeli langsung Bulog membikin petani tersenyum.

“Wah, menurut kami petani bisa tersenyum dibandingkan tahun-tahun lalu. karena dengan harga itu kami lumayan lah selisihnya. Kalau dulu-dulu, seperti saat ini petani panen raya bisa menangis. Kalau ini alhamdulillah bisa tersenyum,” kata Purwanto.

Dia berharap kegiatan pengawalan pembelian gabah petani sesuai HPP itu bisa terus dilakukan. Dia menjelaskan sebelum-sebelumnya sudah ada HPP gabah dari pemerintah.

Namun, tidak ada pengawalan seperti yang dilakukan saat ini. “Tahun lalu kami enggak bisa jual ke Bulog. Karena misalnya dari pemerintah ada HPP, tetapi tidak dikawal seperti ini. Ini kan pemerintah juga ngawal sampai pelaksanaan di tingkat lapangan,” kata Purwanto.

 

Sentimen: neutral (0%)