Esposin, CILACAP – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) semakin dekat untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Cilacap Segera Artha. Hingga kini, jumlah saksi yang diperiksa sudah mencapai 30 orang, dan pengumpulan barang bukti terus berlanjut.

Penyidik baru saja menggeledah kantor PT CSA Cilacap pada Kamis (20/3/2025) untuk mencari bukti tambahan. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Lukas Alexander Sinuraya, mengungkapkan bahwa sembilan tim dikerahkan dalam penggeledahan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah seluas 700 hektare senilai Rp237 miliar oleh PT Cilacap Segera Artha.

“Uang sudah dikeluarkan, tapi tanahnya tidak ada,” ujar Lukas dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

Hasil penggeledahan berhasil mengamankan sekitar 66 dokumen penting, termasuk dokumen perencanaan, proses pengeluaran uang, dan berbagai surat lainnya terkait pembelian tanah. Semua dokumen tersebut disita untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan.

30 Saksi Diperiksa, Tersangka Segera Ditetapkan

Jumlah saksi yang telah diperiksa terus bertambah, mencapai 30 orang hingga saat ini. Lukas menegaskan bahwa penetapan tersangka akan segera dilakukan.

“Yang diperiksa sudah sekitar 30 orang saksi. Dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka,” tandasnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah PT Cilacap Segera Artha membeli tanah dari PT Rumpun Sari Antan, perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, dengan nilai transaksi mencapai Rp237 miliar. Meskipun sejumlah dokumen telah disita, penyidik masih mendalami modus operandi yang digunakan dalam transaksi ini.

Profil Perusahaan yang Terlibat

PT Cilacap Segera Artha adalah BUMD milik Pemkab Cilacap yang didirikan pada 1 Maret 2023 melalui penggabungan Perumda Kawasan Industri Cilacap dan Perusda Serba Usaha. Perusahaan ini diharapkan mampu mengelola kawasan industri serta berbagai usaha lainnya.

Sementara itu, PT Rumpun Sari Antan merupakan perusahaan di bidang perkebunan yang memiliki afiliasi dengan PT Rumpun di bawah Yayasan Rumpun Diponegoro. Saat ini, penyidik masih menelusuri hubungan antara kedua perusahaan dalam transaksi yang diduga bermasalah ini.

Dengan potensi kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah, kasus ini menjadi sorotan publik. Kejati Jateng menegaskan komitmennya untuk mengungkap lebih lanjut skandal ini demi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMD.