Esposin, SEMARANG – Keberadaan kawasan industri di Jawa Tengah (Jateng), membuat alih fungsi lahan di provinsi dengan 35 kabupaten/kota ini menjadi tertinggi secara Nasional.

Oleh karena itu, pemerintah pusat kini mulai membahas mengenai Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga keberadaan lahan tanam.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas. Ia mengatakan, alih fungsi lahan merupakan fenomena Nasional yang saat ini menjadi pertahian serius pemerintah pusat.

“Dan memang, paling besar di Jateng. Karena ada KEK [Kawasan Ekonomi Khusus] Batang dan Kendal. Daerah lain ada [industri], tapi tak sebesar Jawa Tengah,” ungkap Zulhas seusai Rakor Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok di Gedung Gradhika, Kota Semarang, Kamis (20/3/2025).

Saat ini, terang Zulhas, pemerintah sedang mengkaji kembali terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Nantinya, aturan baru akan dikeluarkan untuk membantengi lahan-lahan produksi pertanian agar tidak hilang.

“Sebetulnya lahan sawah enggak boleh berubah. Maka dalam waktu singkat, dari LSD dilindungi, akan perkuat lagi jadi LP2B,” tegasnya.

Catatan Espos pada pemberitaan 2024 lalu, dalam kurun waktu lima tahun, data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengungkapkan bila pengurangan luas baku sawah dari 1.049.661 hektare tahun 2019 menjadi 987.648 hektare tahun 2024, atau terjadi pengurangan seluas 62.193 hektare.

Penyebabnya, karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah industri di Jateng yang mengurangi luas lahan dan menurunkan produksi hasil pertanian.

Tak hanya itu, dalam laporan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, alih fungsi lahan juga terjadi akibat pembangunan jalan tol.

Bahkan, luasannya mencapai 66.000 hektare atau apabila dibandingkan bisa seluas Provinsi Jakarta atau sebagian dari Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah.