Esposin, SEMARANG – Kantor Kodim 07/33 Kota Semarang yang terletak di Jalan Pemuda didatangi ratusan mahasiswa. Mereka protes dan meluapkan keresahan atas Rancangan Undang-undang (RUU) TNI yang hari ini telah disahkan oleh DPR RI.

Pantauan Espos di lokasi, selain melakukan orasi, para mahasiswa juga turut memasang spanduk di gerbang kantor Kodim. Spanduk berwarna putih tersebut bertuliskan ‘Supermasi Sipil, #TolakUUTNI, dan #BalikanTNIkeBarak’.

“Kembalikan TNI ke barak,” seru seorang orator yang kemudian diikuti ratusan mahasiswa lainnya.

Setelah berorasi menyampaikan kekhawatiran militer akan mendominasi ruang sipil pasca RUU TNI disahkan. Ratusan mahasiswa ini kemudian pindah menuju kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Fajar Muhammad Andhika, mengatakan peserta aksi tergabung jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari Aliansi Semarang Menggugat. Tuntutan mereka untuk menolak RUU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI.

“UU TNI berpotensi menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI. Saat zaman reformasi sudah diperjuangkan agar TNI tidak masuk ranah sipil,” ungkap lelaki yang akrab disapa Andika tersebut.

Andika sangat kecewa dengan sikap DPR RI yang tidak mau mendengarkan suara dari masyarakat. Padahal gelombang penolakan terhadap RUU TNI sangat banyak disuarakan oleh masyarakat sipil.

Melalui Aliansi Semarang Menggugat, Andika akan terus menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI tersebut. Menurutnya, militer tidak semestinya mendominasi ruang sipil seperti era orde baru.

“Ternyata hari ini DPR RI tetap memutuskan untuk mengesahkan. Artinya legitimasi Dwi Fungsi ABRI kembali hidup melalui RUU TNI yang telah disahkan tersebut,” tandasnya.