Esposin, SEMARANG – Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, (20/3/2025), menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Belum genap 24 jam seusai pengesahan, suara aksi penolakan menggema di depan Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng).

Pantauan Espos, ratusan massa memadati sepanjang jalan Pahlawan sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka tiba menggunakan atribut serba hitam sembari membentangkan poster di antaranya bertuliskan “Kembalikan TNI ke Barak!,” “Tolak RUU TNI” dan “Indonesia Gelap.”

Orasi demi orasi pun, disuarakan silih berganti dari atas mobil komando yang diparkirkan di depan gerbang DPRD Jateng. Aparat kepolisian, tampak berjaga di depan barisan massa aksi dan di dalam area komples DPRD Jateng.

Tak berselang lama, sekitar pukul 15.50 WIB, massa aksi sudah masuk ke area halaman komplek DPRD Jateng. Polisi anti huru-hara dan mobil Dalmas langsung disiagakan untuk mengantisipasi kerusuhan.

“Kami Aliansi Semarang Menggugat, mengecam menolak RUU TNI,” seru perwakilan aksi massa yang menyebut namanya Jack di sela aksi massa, Kamis.

Adapun aksi ini didasari atas pengesahan RUU TNI oleh DPR RI pada Kamis pagi, yang dinilai sebagai bentuk penghinaan bagi rakyat. Maka dari itu, teriakan-teriakan “Revolusi!, Revolusi!, Revolusi! Berkali-kali digelorakan oleh ratusan aksi massa.

“Persiapkan revolusi, hilangkan dwifungsi TNI, jangan sampai TNI boleh di sipil dan berpolitik saat kasih prajurit aktif. Kita akan melawan sampai menang! Judical review bisa kita lakukan, tetap berjuang,” pungkasnya.

Sampai pukul 16.00 WIB, massa aksi masih bertahan dan mencoba merangsek ke dalam DPRD Jateng.

Aparat kepolisian pun tampak bertahan dengan mendorong massa aksi agar tidak makin mendekat ke dalam DPRD Jateng.