Prabowo Perintahkan Izin Sektor Padat Karya Dipermudah Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar mempermudah perizinan di sektor padat karya . Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, perintah itu disampaikan menyusul masih banyak investor yang berminat membenamkan investasi di sektor tersebut. Terlebih, sektor itu menyumbang pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor dengan nilai 2 miliar dollar AS dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. "Ada sektor padat karya yang terutama tekstil, produk tekstil, kemudian juga apparel, itu kontribusi terhadap ekonomi Indonesia besar karena ekspor lebih dari 2 miliar dollar, tenaga kerjanya hampir 4 juta orang," kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). "Nah, ini memerlukan perbaikan terutama terkait dengan perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini," imbuhnya. Airlangga menuturkan, Prabowo juga meminta agar penyediaan bahan baku untuk sektor tersebut dipermudah. Sebab, saat ini, Indonesia sudah menjadi salah satu hub padat karya yang diandalkan. Airlangga menyebut, Indonesia sejatinya sudah naik kelas di sektor padat karya. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan dan dijual sudah merupakan barang jadi bernilai tinggi ( high value added ). "Oleh karena itu, tadi arahan Pak Presiden terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import , terkait dengan supply chain , itu untuk dipermudah dan disederhanakan," ucap dia. Penyederhanaan ini, lanjut dia, meliputi pengecekan rantai pasok ( supply chain ) dan harmonisasi tarif yang berlaku. Kemudian, mengeluarkan tindakan untuk melindungi pasar dari praktik dumping, yakni praktik menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri. "Nah, ini beberapa langkah yang kita akan lakukan. Dan ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh," ujar Airlangga. Airlangga mengungkapkan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat penyederhanaan tersebut melalui deregulasi dan debirokratisasi. Di sisi lain, pemerintah akan membuat program strategis nasional (PSN) untuk padat karya. "Tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi, proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk," ujar Airlangga. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.