Polri Janji Tindak Preman Berkedok Ormas yang Hambat Investasi Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Polri akan menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Tanah Air. "Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025). Truno menegaskan, tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, dan hal-hal yang menghambat investasi. “Polri tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” imbuh Truno. Namun, sebelum tindakan hukum diambil, Polri akan mengedepankan langkah preventif dan preemptif. Hal ini akan dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum. “Pembinaan ini penting agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif," lanjut dia. Selain itu, Polri juga gencar mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penolakan aksi premanisme yang berkedok ormas. Langkah ini ditujukan agar masyarakat lebih memahami modus-modus yang digunakan oknum tertentu dalam melakukan pemerasan atau tindakan intimidatif terhadap dunia usaha. “Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi," imbuh Truno. Polri memastikan, semua laporan tentang adanya aksi premanisme yang mengganggu dunia usaha akan ditindaklanjuti dengan serius. "Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami tindaklanjuti dengan serius. Polri tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia," tegas Trunoyudo. Polri mengimbau pengusaha dan masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk pemerasan, intimidasi, atau gangguan terhadap investasi yang dilakukan oleh oknum anggota ormas tertentu.  Laporan tersebut dapat dilakukan melalui hotline 110.  "Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional," katanya. Dia mengatakan Polri berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih aman, kondusif, dan bebas dari gangguan oknum anggota ormas yang merugikan dunia usaha serta perekonomian nasional. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.