TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan aplikasi transportasi online untuk memberikan bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir online (kurol) dalam bentuk tunai.

Pernyataan ini disampaikan langsung dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025), bersama pimpinan perusahaan aplikator.

“Kita ingin agar mitra pengemudi mendapatkan apresiasi atas kerja keras mereka. Saya harap perusahaan dapat memberikan bonus Hari Raya sebagai bentuk kepedulian dan dukungan,” ujar Presiden Prabowo.

Menanggapi hal ini, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah Presiden sebagai solusi yang adil bagi semua pihak.

Menurut Wijayanto, keputusan Presiden mencerminkan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak.

“Langkah ini tepat dan fair. Presiden memberikan arahan yang jelas, tetapi tetap memberi ruang bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi dialog antara aplikator dan pengemudi dalam mencari solusi terbaik. Ini sudah 90 persen menuju penyelesaian,” ujarnya.

Wijayanto juga menilai bahwa dengan mengumumkan kebijakan ini bersama para pimpinan aplikator, Presiden ingin menegaskan komitmennya terhadap industri transportasi digital yang melibatkan lebih dari 2 juta tenaga kerja.

“Presiden ingin menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap bisnis dan rakyat. Ia juga mendorong para pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil serta realistis,” jelasnya.

Meskipun kebijakan ini bersifat himbauan dan tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, Wijayanto menilai langkah ini tetap positif.

“Saya yakin aplikator memiliki itikad baik dalam merumuskan kebijakan terkait bonus Hari Raya ini. Yang terpenting adalah komunikasi yang terus berjalan untuk memastikan model bisnis industri ini berkembang dengan baik. Saat ini, sektor ojol, taksol, dan kurol masih terus bertumbuh dan mencari bentuk terbaiknya. Ini saat yang tepat untuk inovasi kebijakan,” kata Wijayanto.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika THR bagi mitra pengemudi diwajibkan dalam skema yang sama seperti karyawan perusahaan konvensional, hal itu justru bisa berdampak negatif.

“Jika dipaksakan, fleksibilitas yang menjadi keunggulan utama industri ini akan hilang. Ini bisa menjadi preseden buruk yang menghambat pertumbuhan industri di masa depan. Dampaknya luas, terutama di tengah ancaman PHK massal, penurunan daya beli, dan perlambatan ekonomi,” tutupnya.

Melalui kebijakan yang berbasis dialog dan fleksibilitas, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlanjutan bisnis aplikator.