Warga Israel Unjuk Rasa Hari Kedua untuk Menuntut Penyelesaian Kesepakatan Pertukaran Tahanan Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Untuk hari kedua berturut-turut, pengunjuk rasa Israel berkumpul di luar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada hari Minggu untuk menuntut pemerintah melanjutkan gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas, Anadolu melaporkan.

Menurut surat kabar Maariv, ratusan pengunjuk rasa dan kerabat tawanan Israel di Gaza berkemah semalam di Tel Aviv untuk menyerukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menyabotase kesepakatan pertukaran tersebut.

Para pengunjuk rasa menuntut agar delegasi negosiasi Israel yang melakukan perjalanan ke Doha pada hari Senin diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan perjanjian yang menjamin pengembalian semua tawanan sekaligus.

Protes hari Minggu terjadi setelah ribuan demonstran mengepung kantor pusat kementerian pada hari Sabtu untuk menuntut penyelesaian kesepakatan gencatan senjata.

Einav Zangauker, ibu dari tawanan Israel Matan, menyerukan tekanan publik yang berkelanjutan kepada pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian tersebut.

Keluarga tawanan dan aktivis Israel berencana untuk berdemonstrasi setiap hari di sekitar Kementerian Pertahanan dan melakukan aksi duduk semalaman untuk menambah tekanan pada pemerintahan Netanyahu agar menyelesaikan perjanjian tersebut.

Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku sejak Januari, menghentikan perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.400 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Sejauh ini, 25 sandera Israel dan lima pekerja Thailand telah dibebaskan berdasarkan tahap pertama perjanjian dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR