TRIBUNNEWS.COM - Ukraina kini menghadapi hambatan besar dalam upayanya mendapatkan bantuan militer dari Uni Eropa.

Setelah Amerika Serikat sebelumnya memutuskan untuk menangguhkan bantuan, kini Ukraina harus gigit jari setelah Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan mengenai pengiriman paket bantuan militer senilai €30 miliar atau setara dengan Rp529 triliun.

Kegagalan ini terjadi dalam pertemuan darurat Dewan Eropa yang digelar di Brussels, Belgia, pada Kamis (6/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Hungaria memveto keputusan yang telah didukung oleh 26 negara anggota Uni Eropa lainnya.

Dikutip dari Russia Today, kesepakatan yang diusulkan mencakup lima poin utama.

Antara lain, jaminan keamanan bagi Ukraina, komitmen bahwa tidak akan ada perundingan dengan Rusia tanpa kehadiran Kyiv, dan janji untuk menegakkan integritas teritorial Ukraina.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menolak usulan tersebut.

Ia beralasan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan posisi politik Hungaria yang lebih mengutamakan perdamaian.

"Ia berbicara tentang perlunya Ukraina diperkuat agar dapat bertempur lebih jauh. Hungaria, tentu saja, tidak mendukungnya karena hal ini sepenuhnya bertentangan dengan posisi kami yang mendukung perdamaian," jelas Orban.

Menurut pernyataan Dewan Eropa, keputusan final mengenai dukungan militer untuk Ukraina ditunda hingga pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa berikutnya yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025.

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyatakan meskipun ada keberatan dari Hungaria, Uni Eropa tetap berusaha mencari jalan agar bantuan militer untuk Ukraina dapat dilanjutkan.

"Hungaria memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Ukraina, artinya, Hungaria terisolasi di antara 27 negara anggota UE, dan 26 negara lainnya mendukung langkah ini," ujar Costa.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, juga menyarankan kemungkinan adanya rencana alternatif, termasuk pembentukan "koalisi yang bersedia".

Nantinya, negara-negara anggota dapat memberikan bantuan militer kepada Ukraina tanpa memerlukan persetujuan bulat dari semua negara Uni Eropa.

Pertemuan darurat ini diadakan di tengah ketegangan yang meningkat.

Sebuah laporan menunjukkan bahwa kebijakan baru Presiden AS Donald Trump, yang baru-baru ini membekukan bantuan militer untuk Ukraina, turut memengaruhi keputusan Uni Eropa.

Trump juga mendesak Uni Eropa untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mendukung Ukraina, terutama dalam upaya pertahanan negara tersebut.

Meski keputusan mengenai bantuan militer Ukraina tertunda, Uni Eropa setuju untuk melanjutkan inisiatif terpisah, yakni meningkatkan anggaran pertahanan Eropa hingga €800 miliar atau sekitar Rp14 kuadriliun.

Rencana ini, yang dikenal dengan nama "ReArm Europe", diluncurkan oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang berencana mengajukan proposal hukum dalam dua minggu mendatang.

Selain itu, pemerintah Hungaria juga berencana mengadakan referendum mengenai apakah Ukraina harus diterima sebagai anggota Uni Eropa.

Viktor Orban menekankan pentingnya mempertimbangkan masalah ini dengan serius, mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak bisa diambil tanpa konsultasi dengan rakyat.

"Saya pikir kita harus menanggapi masalah keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dengan serius," kata Orban dalam pernyataannya, dikutip dari TASS.

"Tidak mungkin membuat keputusan yang bertanggung jawab saat ini, dan saya tidak ingin keputusan ini dibuat tanpa sepengetahuan rakyat," lanjutnya.

Orban sebelumnya telah menyatakan bahwa penerimaan Ukraina ke Uni Eropa saat ini bisa merugikan sektor pertanian dan ekonomi Eropa secara keseluruhan.

Ia juga mengkritik kebijakan Ukraina yang dinilai tidak menghormati hak-hak minoritas Hungaria di wilayahnya, serta tindakan Ukraina yang mengancam keamanan energi Hungaria.

Namun, Orban juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima Ukraina ke dalam Uni Eropa jika negara tersebut memenuhi semua persyaratan dan prasyarat yang diperlukan.

Dengan perkembangan ini, Ukraina kini harus menghadapi tantangan besar dalam memperoleh dukungan internasional, baik dari Uni Eropa maupun negara-negara besar lainnya.

Situasi Terkini Konflik Rusia vs Ukraina Ukraina Dihujani Rudal Balistik

Pada Jumat (7/3/2025) pagi, Rusia melancarkan serangan rudal balistik dan pesawat tak berawak besar di Ukraina.
Serangan ini terjadi sehari setelah Amerika Serikat menghentikan berbagi intelijen dengan Kyiv.

Amerika Serikat sebelumnya memberikan peringatan dini tentang kemungkinan serangan tersebut.

Serangan ini terjadi saat delegasi Ukraina sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan mitranya dari AS di Arab Saudi minggu depan.

Pertemuan itu bertujuan untuk membahas kemungkinan akhir dari perang, menurut laporan Luke Harding dan Dan Sabbagh.

Di sisi lain, dalam sebuah posting di Truth Social, Donald Trump tampaknya mengkritik serangan Rusia terbaru.

"Berdasarkan fakta bahwa Rusia benar-benar 'menggempur' Ukraina di medan perang saat ini, saya sangat mempertimbangkan sanksi bank, sanksi, dan tarif skala besar pada Rusia sampai gencatan senjata dan perjanjian penyelesaian akhir perdamaian tercapai," tulis Trump, dikutip dari The Guardian.

Secara terpisah, Trump menyatakan bahwa dia merasa lebih "mudah" untuk berurusan dengan Rusia daripada dengan Ukraina dalam upaya mengakhiri perang.

Trump menyebutkan bahwa dia mempercayai Vladimir Putin, Presiden Rusia.

"Saya percaya padanya," ujar Trump.

"Jujur saja, saya merasa lebih sulit untuk berurusan dengan Ukraina dan mereka tidak punya kartu," tambahnya.

"Mungkin lebih mudah berurusan dengan Rusia."

Rusia Gempur Kota Dobropillia

Pada Jumat (7/3/2025) malam, pasukan Rusia melancarkan serangan di kota Dobropillia, Ukraina timur.

Serangan tersebut mengakibatkan empat orang tewas dan 18 lainnya terluka, menurut gubernur daerah setempat.

Vadym Filashki melaporkan melalui Telegram bahwa serangan tersebut terdiri dari tiga serangan malam.

Serangan itu menargetkan kota di utara Pokrovsk, yang menjadi titik fokus kemajuan pasukan Rusia di Ukraina timur.

Berdasarkan informasi awal, empat gedung apartemen bertingkat tinggi rusak dalam serangan tersebut.

Petugas darurat telah diterjunkan ke lokasi kejadian.

Sebelumnya, jaksa Donetsk menyatakan bahwa lima warga tewas akibat serangan Rusia yang melanda beberapa kota dan desa.

Di antaranya, satu orang tewas di Pokrovsk, dua lainnya di desa-desa dekat Kostyantynivka, serta satu korban di dekat kota Kurakhove.

Kurakhove direbut Rusia pada Januari lalu.

Sementara itu, di pelabuhan Laut Hitam selatan Ukraina, Odessa, gubernur daerah Oleh Kiper melaporkan bahwa serangan pesawat tak berawak Rusia kembali merusak infrastruktur energi dan target lainnya.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)