Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

Election Corner UGM:

Dominasi koalisi besar di Pilkada Serentak berpotensi turunkan tingkat persaingan politik Dalam Negeri    Editor: Sigit Kurniawan    Jumat, 07 Maret 2025 - 21:43 WIB

Elshinta.com - Election Corner Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta  merilis analisis terbaru terkait hasil Pilkada Serentak 2024 yang menunjukkan dinamika baru. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah menjadi salah satu momentum politik paling krusial dalam sejarah demokrasi Indonesia. Melalui Pilkada Serentak di 545 daerah, fenomena politik yang terjadi menunjukkan dinamika baru dalam peta koalisi pemenang, yang mempengaruhi tingkat kompetisi elektoral dan stabilitas politik daerah.

Pilkada kali ini menandai tren meningkatnya dominasi koalisi besar yang berpotensi menurunkan tingkat persaingan politik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hanya 24,04% daerah yang mengalami kontestasi kompetitif, sementara lebih dari 75% daerah memiliki pemenang yang sudah dapat diprediksi sejak pra-pemilihan.

Fenomena ini dikenal sebagai uncontested election dimana dalam banyak kasus Pilkada tidak lagi menjadi arena kompetisi ide dan gagasan yang sehat, melainkan lebih kepada formalitas dalam melegitimasi distribusi kekuasaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh aktor-aktor tertentu.

"Pilkada ini agak kurang efektif, karena kita sudah tahu sebagian besar siapa pemenangnya dan kepentinganya siapa. Jarak Pemilu ke Pilkada juga tidak lama, ini membuat jadi enggan untuk menyalurkan aspirasinya, ini menjadi alarm yang buruk,"ujar Akhmad Fadhilah, mahasiswa DPP fisipol UGM, pada sesi press release hasil riset dengan tajuk “Peta Koalisi Pemenang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia” di Lab Big Data Fisipol UGM, Rabu (05/03/2025).

Temuan Utama: Minimnya Kompetisi Elektoral: Dari 545 daerah, hanya 131 daerah (24,03%) yang memiliki kontestasi yang kompetitif, sementara sisanya telah dapat diprediksi jauh sebelum hari pemungutan suara.

Dominasi Koalisi Besar: Tercatat bahwa 239 daerah (43,85%) membentuk Minimally Winning Coalition, 133 daerah (24,40%) Surplus Majority Coalition, dan 40 daerah (7,34%) Grand Coalition.

Fenomena Uncontested Election: Dalam banyak daerah, kompetisi politik menjadi minim akibat dominasi kandidat petahana atau koalisi yang terlalu kuat, mengurangi ruang bagi munculnya calon alternatif.

Implikasi Demokrasi: Kurangnya kompetisi elektoral dapat melemahkan akuntabilitas pemimpin terpilih dan mempersempit ruang demokrasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka.

Menurut kajian yang dilakukan, pola koalisi pemenang dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik lebih memilih strategi kemenangan yang pasti dengan membangun aliansi besar sejak awal pencalonan, khususnya melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini berdampak pada semakin terpusatnya sirkulasi kekuasaan di tangan elite politik lokal; mengurangi persaingan yang sehat dalam demokrasi elektoral.

Untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, perlu adanya reformasi dalam sistem Pilkada Serentak ke depan guna meningkatkan persaingan politik yang lebih sehat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong Regulasi yang Memastikan Kompetisi Sehat Regulasi yang lebih ketat terkait pencalonan dapat meningkatkan peluang munculnya lebih banyak kandidat yang kompeten.

2. Penguatan Peran Partai Politik dalam Demokrasi -Partai politik perlu menata Kembali fungsi dan perannya dalam hal kaderisasi dan rekrutmen politik, serta lebih terbuka dalam regenerasi politik dengan memberikan kesempatan bagi calon baru yang kompeten.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik Edukasi dan peningkatan literasi politik masyarakat sangatlah mendesak untuk mendorong kesadaran mereka tentang pentingnya kompetisi politik elektoral yang sehat.

Dengan evaluasi menyeluruh terhadap hasil Pilkada Serentak 2024, diharapkan sistem demokrasi di Indonesia dapat segera pulih dan mengalami kemajuan. Mendorongnya untuk lebih transparan, kompetitif, dan mewakili kepentingan masyarakat secara lebih luas.

"Point kami adalah bagaimana Pemilu itu bisa diselenggarakan secara fit. Pemilu itu seharusnya dibagi dua babak. Babak pertama adalah babak nasional dimana terjadi pertarungan antara pilpres dan juga legislatifnya. Kenapa, karena yang mengawasi Presiden itu adalah DPR RI dan DPD RI. Ini juga memungkinkan bagi kandidat legislatif untuk mendapatkan ruang untuk mereka tampil diuji pikiranya. Karena pada Pemilu kemarin yang mendapat sorotan hanya mereka yang bertarung di eksekutif, sementara  legislatif gak punya ruang gak punya kesempatan untuk diuji pikiranya," kata dosen DPP Fisipol UGM, Alfath Indonesia pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, manager program yayasan LKiS, Tri Noviana mengatakan bahwa riset yang dilakukan Election Corner Fisipol UGM sangat luar biasa karena penelitian ini langsung memetakan koalisi pemenang Pilkada. Hal ini menyadarkan bahwa pemetaan ini perlu untuk mengetahui bagaimana oligarki didaerah dan kuatnya dominasi partai menjadi kuat. Menurutnya, menurunya partisipasi pada Pilkada karena memang jarak Pemilu dengan Pilkada itu cukup dekat hanya 9 bulan. Sehingga tidak banyak waktu masyarakat untuk mengenal calon yang berkontestasi.

"Pada Pilkada 2024 itu kita prediksi ujaran kebencian itu meningkat yang menyerang suku, agama, tapi ternyata tidak lebih banyak. Tetapi banyak diwarnai dengan money politik yang terjadi dimana-mana," pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (7/3).

Sumber : Radio Elshinta