TRIBUNNEWS.COM - Ukraina gagal mendapatkan paket bantuan militer baru dari Uni Eropa.

Setelah sebelumnya AS bekukan bantuan, kini Ukraina harus gigit jari saat Uni Eropa gagal sepakat untuk pengiriman paket bantuan militer senilai €30 miliar atau setara Rp529 triliun.

Kegagalan Uni Eropa untuk mengirimkan paket bantuan militer untuk Ukraina ini terjadi ketika adanya pertemuan darurat Dewan Eropa di Brussels, Belgia, Kamis (6/3/2025).

Dalam pertemuan itu, Hongaria memveto keputusan tersebut, meskipun mendapatkan dukungan luas dari 26 anggota Uni Eropa lainnya.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memblokir pernyataan para pemimpin tersebut, sehingga menunda bantuan lebih lanjut ke Kyiv.

Dikutip dari Russia Today, kesepakatan lima poin yang diusulkan mencakup jaminan keamanan bagi Ukraina, komitmen bahwa tidak akan ada perundingan dengan Rusia tanpa Kyiv, dan janji untuk menegakkan integritas teritorial Ukraina.

Namun, Orban menolak usulan tersebut, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan sikap Hongaria.

"Ia berbicara tentang perlunya Ukraina diperkuat agar dapat bertempur lebih jauh. Dan Hongaria, tentu saja, tidak mendukungnya karena hal ini sepenuhnya bertentangan dengan posisi kami yang mendukung perdamaian," kata Orban.

Menurut pernyataan konklusif yang dipublikasikan di situs web Dewan Eropa, keputusan akhir mengenai dukungan Ukraina telah ditunda hingga pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa berikutnya, yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret.

Sementara itu, Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa mengisyaratkan bahwa UE sedang mencari cara untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina meskipun ada keberatan dari Hongaria.

"Hongaria memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Ukraina; artinya, Hongaria terisolasi dalam 27 negara anggota UE – dan 26 negara anggota lebih dari satu," kata Costa.

Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, juga mengisyaratkan rencana alternatif, dengan mengatakan bahwa blok tersebut tengah menggodok "koalisi yang bersedia" yang akan memungkinkan negara-negara anggota untuk terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina tanpa memerlukan persetujuan bulat.

Pertemuan darurat itu diadakan di tengah meningkatnya kekhawatiran di antara para pemimpin Uni Eropa atas dampak perubahan kebijakan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini terhadap Ukraina.

Berbagai laporan media menunjukkan bahwa Trump telah membekukan bantuan militer baru ke Kyiv.

Ia juga mendesak Uni Eropa untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas upaya perang Ukraina dan pertahanannya sendiri.

Sementara keputusan mengenai bantuan Ukraina tertunda, para pemimpin Uni Eropa, termasuk Orban, menyetujui inisiatif terpisah untuk meningkatkan anggaran pertahanan Eropa hingga €800 miliar atau setara Rp14 kuadriliun.

Rencana tersebut, yang dikenal sebagai ReArm Europe, diluncurkan awal minggu ini oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang mengatakan bahwa ia akan mengajukan proposal hukum dalam dua minggu ke depan.

Hongaria Adakan Referendum

Pemerintah Hongaria akan mengadakan referendum mengenai apakah Ukraina boleh bergabung dengan Uni Eropa atau tidak.

"Saya pikir kita harus menanggapi masalah keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dengan serius," kata Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, dikutip dari TASS.

"Tidak mungkin membuat keputusan yang bertanggung jawab saat ini, dan saya tidak ingin keputusan ini dibuat tanpa sepengetahuan rakyat," lanjutnya.

Sebelumnya, Orban telah berulang kali mengatakan bahwa pada titik ini, keanggotaan Ukraina di UE akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pertanian dan ekonomi Eropa secara umum.

Selain itu, pemerintah Ukraina gagal menghormati hak-hak minoritas Hongaria di wilayahnya dan melanjutkan tindakannya yang mengancam keamanan energi Hongaria.

Pada saat yang sama, Orban tidak mengesampingkan kemungkinan untuk akhirnya membawa Ukraina ke dalam UE, jika memenuhi semua persyaratan kandidat dan memenuhi semua prasyarat.

(*)