Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah mendukung relokasi rumah warga yang terdampak banjir. Namun, keputusan relokasi ini akan bergantung pada hasil temuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kondisi permukiman yang terdampak bencana.

"Biasanya, apabila jumlah korban tidak terlalu besar, BNPB yang akan menangani, tetapi jika jumlahnya besar kami yang akan turun tangan," ujar Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/3/2025) malam.

Maruarar menjelaskan, Kementerian PKP terus menjalin koordinasi dengan BNPB sebagai bagian dari upaya penanganan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak bencana. Ia juga menambahkan, apabila penanganan yang diperlukan bersifat besar-besaran, pemerintah, melalui kementerian terkait, akan langsung mengupayakan relokasi.

"Jika diperlukan relokasi rumah warga dalam skala besar, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Menko Pratikno akan memimpin penanganannya. Selain itu, akan ada kerja sama antara menteri keuangan, menteri sosial, menteri pekerjaan umum, serta dari kami," jelasnya.

Saat ini, pemerintah tengah fokus pada evakuasi dan pemberian bantuan kepada korban banjir di sejumlah daerah yang terdampak. Kementerian PKP, kata Maruarar, masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari BNPB mengenai temuan-temuan di lapangan.

"Kami siap mendukung daerah-daerah yang terdampak bencana. Namun, jika jumlah rumah yang terdampak tidak terlalu besar, umumnya BNPB yang akan menangani karena mereka sudah memiliki sistem yang baik," papar Maruarar.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti juga mengungkapkan rencana relokasi rumah warga yang berada di wilayah rawan banjir. Hal ini merupakan respons atas banjir besar yang melanda beberapa daerah, termasuk Jawa Barat, Jakarta, dan daerah lainnya.