Wamendagri Bima Arya, di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto: Sri Lestari Anggaran PSU Pilkada, Wamendagri: Sedang dikoordinasikan Dalam Negeri    Editor: Nandang Karyadi    Selasa, 04 Maret 2025 - 19:10 WIB

Elshinta.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan mengenai  anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan diatur sehemat mungkin. Ia mengaku kementeriannya sedang melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang akan mengikuti PSU Pilkada 2024.

“Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan,” terangnya di Istana Kepresidenan Jakarta,  Selasa (4/3/2025).

Dijelaskan pula bahwa selain melakukan koordinasi melakui zoom meeting, nantinya akan didatangi satu persatu daerah-daerah peserta pemungutan suara ulang untuk memastikan kemampuan finansial dalam penyelenggaraan PSU.

“Karena itu, siang tadi kami melakukan zoom meeting dengan semua. Dan nanti satu-satu akan kita datangi, kita telisik, kita lihat APBDnya. Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu,” katanya.

Daerah peserta akan diteliti kemampuan APBD nya sehingga memastikan mampu atau tidak mampunya.“Yang kedua, kami juga pastikan selain kita melihat APBDnya mampu atau tidak, kami melihat komposisi penganggarannya. Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu. Seperti sosialisasi dan lain-lain,” tegasnya.

Penganggaran juga ditegaskan harus versi minimal. Jika PSU dilakukan di kabupaten dan kota dan tidak mampu dalam hal anggaran maka akan diteruskan ke provinsi. Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan kepada kementerian keuangan.

“Ini kita berpacu dengan waktu, karena ada tingkat waktu yang diberikan oleh KPU. Tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin, agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik. Tapi anggarannya nggak mampu, mereka dari negara, APBN bisa berapa persen?” tambahnya.

Arya bima juga menjelaskan tentang biaya yang bisa berbagi . Diyakini juga pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN.

Penulis: Sri Lestari/Ter

Sumber : Radio Elshinta