TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Iran Mohammad Javad Zarif mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Mantan Menteri Luar Negeri Iran dan penasihat kebijakan luar negeri bagi Presiden Iran itu dikenal sebagai wajah negosiasi Iran dengan Barat.

Dia dianggap sebagai tokoh kunci dalam kesepakatan nuklir Iran pada 2015.

Pria itu mengungkapkan pengunduran dirinya terjadi setelah menghadapi “era paling pahit” dalam 40 tahun karier politiknya.

Zarif menyatakan keputusan ini juga diambil atas saran dari kepala kehakiman Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan lebih lanjut terhadap pemerintah Iran di tengah situasi yang sulit, serta untuk kembali mengajar di universitas.

Pengunduran diri ini juga terkait dengan undang-undang Iran yang melarang pejabat dengan kewarganegaraan ganda.

Diketahui, kedua anak Zarif adalah warga negara Amerika Serikat.

Pemecatan Abdolnaser Hemmati

Beberapa jam setelah pengunduran diri Zarif, tokoh reformis lainnya, Abdolnaser Hemmati, dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Ekonomi.

Hemmati sebelumnya menjabat sebagai kepala bank sentral dan menjadi calon presiden yang gagal.

Ia dianggap bertanggung jawab atas penurunan ekonomi Iran.

Para penentang mengkritik Hemmati karena mereka menilai ia telah melemahkan mata uang nasional Iran untuk menutupi defisit anggaran.

Meskipun Hemmati membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kebijakan yang ia terapkan adalah untuk memerangi sistem mata uang asing yang penuh korupsi, pemecatannya tetap terjadi.

Ketegangan semakin meningkat menjelang perayaan Tahun Baru Nowruz, dengan inflasi yang mencapai 35 persen dan nilai rial Iran yang jatuh drastis.

Ketegangan Sosial dan Ancaman Kerusuhan

Situasi sosial dan ekonomi di Iran semakin tegang. Pemerintah Iran khawatir akan terjadinya kerusuhan sosial yang lebih besar akibat ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi.

Inflasi yang tinggi, turunnya nilai mata uang, dan meningkatnya ketidakstabilan sosial meningkatkan potensi konflik di dalam negeri.

Pejabat-pejabat Iran, yang menganggap AS dan Israel sebagai “musuh” utama, memperingatkan bahwa kerusuhan ini bisa merusak stabilitas negara.

Kebijakan Luar Negeri dan Ketegangan dengan Barat

Sementara itu, kebijakan luar negeri Iran juga sedang berada di titik kritis.

Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan AS setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018.

Ketegangan antara Iran dan Barat semakin memburuk, terutama setelah AS menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan dengan Washington, meskipun Iran terus berupaya mengembangkan program nuklirnya.

Ancaman Perang dan Keamanan Iran

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang merupakan sekutu lama Zarif dan tokoh penting dalam kesepakatan nuklir, memperingatkan akan terjadinya perang habis-habisan jika AS dan Israel mewujudkan ancaman mereka untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.

Angkatan bersenjata Iran, termasuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), telah mengadakan latihan militer besar-besaran untuk menunjukkan kesiapan mereka dalam mempertahankan negara dari potensi ancaman luar.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)