Knesset Persiapkan Rencana Perluasan Permukiman Massal Yerusalem Raya

TRIBUNNEWS.COM- Sebuah komite menteri Israel diperkirakan akan menyetujui sebuah rancangan undang-undang pada akhir pekan yang akan melegalkan aneksasi permukiman ilegal di sekitar Yerusalem Timur yang diduduki dalam upaya untuk mendirikan “Yerusalem Raya,” menurut sebuah laporan oleh Haaretz yang dirilis pada tanggal 28 Februari.

RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh MK Likud Dan Illouz, bertujuan untuk menggabungkan pemukiman seperti Ma'ale Adumim, Beitar Illit, Givat Ze'ev, Efrat, dan Ma'ale Mikhmas ke dalam kerangka administratif baru.

Jika disetujui oleh komite, rancangan undang-undang tersebut akan dilanjutkan ke Knesset untuk pembacaan pendahuluan dan, jika disahkan, akan memerlukan tiga kali pembacaan sebelum menjadi undang-undang.

Dukungan terhadap RUU tersebut kuat dari pemerintah dan beberapa faksi oposisi.

Haaretz mengutip asosiasi sayap kiri Israel Ir Amim, yang memperingatkan bahwa RUU tersebut dapat membuka jalan bagi pencaplokan tambahan di Tepi Barat yang diduduki dan menjadi hambatan besar bagi solusi politik apa pun di masa mendatang. Illouz membela langkah tersebut, dengan menegaskan bahwa itu adalah langkah yang diperlukan menuju kedaulatan penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki, membandingkannya dengan undang-undang sebelumnya yang disahkan meskipun ada tekanan internasional.

“Hukum, yurisdiksi, dan administrasi [Israel] akan berlaku di wilayah Wilayah Metropolitan Yerusalem,” bunyi rancangan undang-undang tersebut, yang disebut RUU Metropolitan Yerusalem.

Illouz mengatakan kepada Times of Israel bahwa RUU tersebut merupakan sebuah "langkah penting" dan "mencerminkan prinsip inti: Israel harus bertindak berdasarkan apa yang benar, bukan karena takut," seraya menambahkan bahwa "kedaulatan kami atas Yerusalem dan Tanah Israel secara historis, hukum, dan moral dibenarkan."

Dalam wawancara dengan Haaretz , MK mengatakan hal ini adalah “langkah besar menuju kedaulatan penuh (aneksasi Tepi Barat).”

Pemerintah Israel telah memperluas permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Awal bulan ini, Tel Aviv mengeluarkan tender untuk pembangunan hampir 1.000 rumah pemukim di wilayah tersebut.

Kekhawatiran berkembang bahwa Presiden AS Donald Trump berencana untuk mendukung ambisi Israel untuk mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat – yang direbut secara ilegal oleh tentara Israel selama perang tahun 1967.

SUMBER: THE CRADLE