TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan keberadaan truk yang membawa muatan berlebihan atau truk Over Dimension Over Load (ODOL) tidak bisa dibiarkan.

Ia mengatakan, pemerintah akan menindak secara tegas truk ODOL karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Terlebih, pada arus mudik Lebaran ini akan ada lonjakan mobilitas masyarakat. Maka diperlukan penindakan secara tegas terhadap truk ODOL yang nekat melintas di jalan raya.

Menurut dia, tidak hanya pengemudi truknya, pemilik truk ODOL juga perlu bertanggung jawab terhadap muatan truknya.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner bertanggung jawab," kata AHY di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

"Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas terutama di jalan-jalan yang padat penduduk dan padat pengemudi itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan," ujarnya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa akan ada pembatasan angkutan besar saat mudik Lebaran nanti, termasuk berlaku untuk truk ODOL.

"Kalau ODOL di masa mudik kan nanti ada pembatasan kan untuk mobilisasi angkutan besar," katanya.

Sebelumnya, Dudy dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

"Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan," ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

"Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat," ucap dia.

"Kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi," sambungnya.

Lebih lanjut Dudy juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

"Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia," tambahnya.

Agus Gumiwang menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

"Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri," jelas Agus.

Adapun dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.