TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Mesir menolak keras perintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, untuk memerintah Jalur Gaza seperti yang diminta Israel

Mesir menegaskan bahwa pihaknya akan teguh pada pendiriannya untuk tidak mengambil alih Gaza, lantaran tanggung jawab tersebut merupakan tanggung Palestina untuk memerintah Gaza.

Penolakan itu diungkap setelah Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan bahwa Mesir harus memerintah Jalur Gaza setidaknya selama delapan tahun, setelah perang berakhir.

Menurut Lapid, Mesir memiliki pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut.

Jika Mesir terlibat, diharapkan dapat membantu menciptakan kestabilan yang lebih besar.

Mengingat Mesir juga memiliki kepentingan langsung dalam mencegah kekerasan di perbatasannya.

Alasan tersebut yang mendorong Lapid untuk menunjuk Mesir agar negara tersebut mau memimpin pasukan perdamaian dan masyarakat internasional untuk mengelola serta membangun kembali Gaza.

Dengan kepemimpinan Mesir selama periode tersebut akan menciptakan kondisi pemerintahan Gaza yang sehat serta tercapainya proses demiliterisasi Gaza.

"Solusinya adalah Mesir akan bertanggung jawab atas pengelolaan Jalur Gaza selama delapan tahun dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun," kata Lapid kepada lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies (FDD) yang berhaluan agresif di Washington, seperti dilansir AFP.

Israel Janjikan Utang Mesir Lunas

Untuk memikat Mesir agar negara tersebut mau memerintah Jalur Gaza seperti yang diminta Israel, Lapid menjanjikan imbalan yang fantastis.

Adapun hadiah yang ditawarkan berupa imbalan untuk keringanan utang Mesir.

Lapid mengusulkan utang luar negeri Mesir akan dibayar oleh komunitas internasional dan sekutu regional jika Mesir bersedia memimpin Gaza.

Diketahui Mesir menjadi salah satu negara yang terlilit utang luar negeri yang besar.

Per September 2024, utang luar negeri Mesir tercatat sebesar 155,2 miliar dolar AS, meningkat dari 152,9 miliar dolar AS pada Juni 2024.

Selain itu, Mesir memiliki utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang signifikan.

Pada September 2024, utang Mesir kepada IMF tercatat sebesar 41,88 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu negara dengan utang terbesar kepada IMF.

Dengan total tersebut, maka Utang luar negeri Mesir mewakili sekitar 39,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Meski ditawari dengan imbalan yang fantastis, namun hal tersebut tak membuat pendirian Mesir luntur.

Mesir bersikukuh untuk menolak tawaran Israel memimpin Gaza.

Mesir khawatir bahwa keterlibatan langsung di Gaza dapat memperburuk situasi keamanan di wilayahnya sendiri.

Ini karena Hamas memiliki afiliasi dengan kelompok-kelompok ekstremis lainnya. Mesir tidak ingin mengambil alih tanggung jawab atas wilayah yang penuh dengan ketegangan dan potensi kekerasan.

Selain itu jika Mesir memimpin Gaza, negara ini bisa menghadapi tekanan internasional, baik dari Israel maupun negara-negara Barat, yang mungkin melihat peran Mesir sebagai pendukung Hamas.

Mesir juga tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan jika upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza gagal.

Lantaran hal tersebut bisa merusak hubungan Mesir dengan beberapa negara besar.

Karena alasan-alasan ini, Mesir memilih untuk tidak mengambil alih pengelolaan Gaza dan lebih memilih untuk berperan sebagai mediator dalam upaya mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel.

(Tribunnews.com / Namira)