Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Timur menemukan adanya potongan buah basi dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya.

Atas temuan tersebut, Ombudsman merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi setiap menu makanan kepada siswa.

Temuan tersebut terungkap saat tinjauan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025).

"Kami sempat menerima keluhan dari siswa tenyata menu MBG itu ada yang basi," kata Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur, Achmad Azmi Musyadad dikonfirmasi di sela acara tinjauan tersebut.

Temuan makanan basi tersebut ditemukan siswa pada buah melon dan sayur sebagai bagian dari menu MBG hari itu.

"Hari ini kami mendapat informasi bahwa beberapa buah melon dalam menu MBG dalam keadaan basi," ungkapnya.

Beruntung, potongan buah melon tersebut belum dikonsumsi oleh siswa. "Begitu dicoba terasa basi, kemudian ditaruh [oleh siswa]," katanya.

Temuan lainnya, Ombudsman juga mengungkap data siswa yang mengalami alergi makanan tak terkoordinir dengan baik oleh BGN. Seharusnya, data tersebut turut menjadi acuan bagi BGN untuk menyiapkan makanan.

"Selama ini, [penjaringan] data [siswa] alergi makanan dilakukan melalui inisiatif sekolah maupun Dinas Pendidikan namun tidak didorong oleh BGN sebagai pelaksana program tersebut," katanya.

Distribusi MBG juga dinilai belum sesuai dengan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Khususnya, terkait evaluasi kinerja terhadap pelayanan publik.

Menurut Ombudsman, siswa seharusnya turut diajak dalam penyiapan menu makanan sesuai selera mereka. "Seharusnya, menu MBG harus diinformasikan kepada penikmat itu," katanya.

"Teknisnya, semua siswa diperkenankan untuk memberikan masukan. Namun, kami melihat bahwa siswa tidak mendapatkan instrumen yang jelas soal makanan yang akan mereka nikmati," katanya.

Selama ini, feedback siswa disampaikan kepada sekolah. Dari sana, sekolah berinisiatif untuk menyampaikan usulan siswa kepada BGN.

Ombudsman juga menemukan tak adanya instrumen evaluasi dari BGN soal kandungan gizi dalam tiap makanan yang disajikan. "Sebagai treatment pemberian gizi, seharusnya ada alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan treatment tersebut," katanya.

Atas temuan tersebut, pihaknya akan segera memberikan rekomendasi kepada pelaksana distribusi MBG. "Kami mendorong kepada sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menginisiasi sejumlah hal tersebut kepada BGN sehingga pelayanan ini bisa sesuai dengan perundang-undangan," katanya.

Di sisi lain, Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi mengakui adanya beberapa temuan soal makanan kurang layak konsumsi. Dirinya menduga, hal ini disebabkan lamanya jeda waktu antara makanan datang dengan waktu konsumsi oleh siswa.

"Memang kadang, ada yang basi dan kecut. Mungkin karena dikupas pagi kemudian dikonsumsi siang sehingga agak basi. Kalau kami curigai basi, kami stop untuk tidak konsumsi," kata Karyadi dikonfirmasi terpisah.

Biasanya, makanan MBG datang sekitar pukul 09.00 WIB. Sedangkan jadwal konsumsi MBG di sekolah tersebut berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB.

"Jadwal makan memang berlangsung saat jam istirahat kedua atau jam 12.00 WIB. Sebab, untuk istirahat pertama mereka biasanya makan bekal dari rumah atau makan di kantin karena kami juga masih menjaga eksistensi UMKM kantin," tandasnya.

Dari berbagai evaluasi tersebut, pihaknya biasanya menyampaikan temuan tersebut kepada distributor MBG. "Kami sampaikan, pada hari ini misalnya, ada beberapa yang kecut. Begitu biasanya," katanya.

Untuk diketahui, SMPN 13 Surabaya menjadi satu di antara sekolah di Kota Pahlawan yang menjadi pilot project MBG secara nasional. Di Surabaya, ada sekitar 10 sekolah yang melaksanakan program ini.