Jakarta -

Perbankan syariah di Indonesia makin menggeliat. Bank-bank syariah di Indonesia mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun 2024 dengan total aset tercatat sebesar Rp 980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% secara tahunan pada Desember 2024.

Pengguna bank syariah juga meningkat, hal ini terbukti dari market share yang tercatat naik menjadi 7,72%, di Desember 2023 sendiri hanya naik 7,44%. Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp 643,55 triliun atau tumbuh 9,92% sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional.

Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp 753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10%, jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5%.

"OJK melihat bahwa peluang perbankan syariah khususnya dan keuangan syariah umumnya masih terbuka lebar memanfaatkan niche market dan mendorong terus produk keuangan alternatif yang memiliki keunikan syariah selain produk perbankan umum yang kompetitif dengan perbankan konvensional," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

Adapun pembiayaan yang disalurkan dominan untuk sektor perumahan (KPR) dengan proporsi sekitar 23%. Sedangkan penyaluran pembiayaan UMKM, mencapai sekitar 16-17% dari total pembiayaan.

Tingkat permodalan bank syariah tetap kuat didukung dengan likuiditas yang memadai. Tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 25,4% dan berada di atas ketentuan.

Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 154,52% dan 32,09% serta masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF Gross berada di level 2,12% dan NPF Nett sebesar 0,79%. Tingkat profitabilitas tetap tumbuh, dengan indikator Return-On-Asset (ROA) sebesar 2,04%. Hal ini menunjukkan akselerasi bisnis perbankan syariah tetap kuat di tengah dinamika perekonomian domestik dan global.

Di tahun 2025, terdapat lima arah kebijakan yang akan didorong OJK guna meningkatkan economic of scale sekaligus keunikan model bisnis industri perbankan syariah agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Pertama, Konsolidasi Bank Syariah dan penguatan UUS dilakukan dengan mendukung proses spin-off melalui koordinasi dengan stakeholders dalam proses perizinan serta kemudahan BUS hasil spin-off untuk melakukan sinergi dengan Bank Induk.

"OJK juga mendorong pemegang saham untuk mendukung konsolidasi agar menghasilkan BUS dengan kapasitas besar," kata Dian.

Kedua, Finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) sebagai bentuk komitmen OJK dalam memperkuat tata kelola syariah pada industri keuangan syariah nasional.

Ketiga, melanjutkan penyusunan pedoman produk perbankan syariah untuk menjadi panduan bersama dalam pelaksanaan produk sehingga memberikan kesamaan pandang dalam implementasinya.

Selain itu, pengembangan produk dengan karakteristik syariah, atau yang disebut shari'ah-based products, juga akan terus dilakukan sejalan dengan poin penguatan keuangan syariah dalam PTIJK tahun 2025. Adapun beberapa pedoman yang akan diterbitkan, yaitu Pedoman Pembiayaan Salam, Istishna' dan Multijasa.

Keempat, OJK akan melakukan penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah dengan perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah terus dilakukan, diantaranya melalui sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya, Pemerintah (K/L), dan industri halal.

Terakhir peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM dengan peningkatan akses dan pendampingan perbankan syariah di sektor UMK yang belum memiliki bank melalui instrumen keuangan sosial syariah.

(kil/kil)