Jakarta -

Pemerintahan Donald Trump mengirim email kepada pegawai pemerintah federal AS pada Sabtu malam. Email tersebut meminta pegawai federal AS untuk merinci pencapaian pekerjaan mereka dari minggu sebelumnya paling lambat Senin malam atau berisiko kehilangan pekerjaan.

Email tersebut muncul tak lama setelah Elon Musk, kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) pada pemerintahan Trump, memposting di situs media sosial X bahwa tidak menanggapi email tersebut akan dianggap sebagai pengunduran diri.

"Semua pegawai federal akan segera menerima email yang meminta untuk memahami apa yang telah mereka lakukan minggu lalu," ujar Elon Musk dalam postingannya di X, dilansir Reuters, Minggu (23/2/2025).

"Kegagalan untuk menanggapi akan dianggap sebagai pengunduran diri," sambungnya.

Musk memposting pengumuman tersebut beberapa jam setelah Presiden Donald Trump dalam postingan di jaringan media sosialnya sendiri, Truth Social, bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah harus lebih agresif dalam upayanya untuk mengurangi dan membentuk kembali 2,3 juta tenaga kerja federal.

Hingga Sabtu malam, email telah dikirim ke karyawan di berbagai lembaga federal, termasuk Securities and Exchange Commission, National Oceanic and Atmospheric Administration, Centers for Disease Control and Prevention. Subjek email tersebut bertuliskan "Apa yang Anda lakukan minggu lalu?".

Email tersebut, yang dilihat oleh Reuters, meminta karyawan untuk membalas dengan lima poin penting yang merangkum "apa yang Anda capai di tempat kerja minggu lalu," dan untuk mengirimkan salinan kepada manajer mereka.

Email tersebut dikirim dari HR dari Office of Personnel Management, dan memberi karyawan waktu hingga pukul 11:59 malam EST pada hari Senin untuk meresponnya.

Tidak jelas apa dasar hukum yang dimiliki Musk untuk memberhentikan pekerja federal jika mereka gagal menanggapi permintaannya dan apa yang akan terjadi pada karyawan yang tidak dapat merinci pekerjaan rahasia.

Beberapa karyawan peradilan federal menerima email tersebut pada hari Sabtu dari OPM, meskipun sistem pengadilan tersebut bukan bagian dari cabang eksekutif, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Kantor Administrasi Pengadilan AS, badan administratif peradilan, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Para pekerja di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen juga menerima email tersebut, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Namun, sebagian besar staf lembaga tersebut telah diperintahkan untuk tidak melakukan tugas apa pun sejak awal bulan ini, sehingga menimbulkan teka-teki. Lembaga tersebut juga berada di bawah perintah pengadilan sementara untuk tidak melanjutkan pemecatan massal sambil menunggu hasil proses hukum.

(yld/gbr)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu