Jakarta -

Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia menyerukan seluruh mitra driver mematikan aplikasi secara massal. Hal tersebut merupakan bentuk protes mereka terhadap sikap pemerintah yang dianggap tak berdaya 'menghadapi' aplikator yang semena-mena.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, aplikator telah melanggar Permenhub PM No.12 tahun 2019 mengenai pengaturan tarif transportasi online dan Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022 sebagai pengganti Kepmenhub KP No.667 tahun 2022 mengenai potongan biaya aplikasi.

Namun, bukannya melakukan teguran atau hukuman, pemerintah justru terkesan diam diri. Padahal, kata Igun, ada banyak driver ojol yang dibuat susah lantaran sikap semena-mena aplikator. Kondisi tersebut yang membuat pihaknya menyerukan mogok massal.

"Atas pertimbangan dan dasar tersebutlah Garda Indonesia menyerukan seluruh pengemudi online single fighter gabungan roda dua, empat dan seterusnya, serikat, aliansi, federasi, konfederasi, organisasi, komunitas dan simpatisan pengemudi online seluruh Indonesia untuk bergerak melakukan perlawanan," ujar Igun kepada detikOto, Sabtu (22/2).

Ojek online alias ojol. Foto: Rifkianto Nugroho

Igun menyerukan kepada seluruh serikat, aliansi, federasi, konfederasi, organisasi dan komunitas untuk bergabung secara massal membuat dan mengirim Surat Pemberitahuan Aksi ke masing-masing Polda di seluruh Indonesia dalam rangka aksi perlawanan melawan arogansi korporasi asing, aksi demonstrasi besar Indonesia dan aksi offbid massal besar seluruh Indonesia.

"Pengemudi online menolak diam atas arogansi aplikator asing diam tertindas atau berjuang melawan semoga Tuhan yang maha kuasa, Allah subhannahu wa taala menyertai perjuangan perlawanan seluruh pengemudi online," kata dia.

Sebagai catatan, Garda Indonesia dan sejumlah gabungan ojol se-Tanah Air sudah berulang kali melakukan protes terhadap potongan aplikasi yang dianggap terlalu besar. Aplikator memotong 20-30 persen dari setiap penghasilan mitra driver.

(sfn/lth)