TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) diminta Presiden Prabowo Subianto untuk didesain ulang.

Prabowo memberi arahan itu saat rapat pada 3 Februari2025  lalu. Pada Jumat (21/2/2025) ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, beberapa poin yang menjadi arahan Prabowo di antaranya adalah revisi konsep awal kawasan legislatif.

"Khususnya gedung sidang paripurna," kata AHY dikutip dari siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

AHY mengatakan, hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, tetapi tetap perlu ada penyempurnaan. Prabowo juga menyoroti soal interior gedung. Maka dari itu, diperlukan desain ulang dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain.

"Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan," ujar AHY.

Ia mengatakan, Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Prabowo berharap Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara lain.

Maka dari itu, desain interior dan eksterior gedung legislatif dan yudikatif di IKN perlu melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat.

"Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” ujar AHY.

Dalam kesempatan sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Menurut dia, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

Referensi gedung akan dilihat dari India, Mesir, Turki, dan Srilanka.
"Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Mungkin dalam 2 minggu kedepan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN, mengatakan ruang sidang paripurna akan disesuaikan supaya modern, tetapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

Dia bilang, beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Adapun Prabowo juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobi dengan galeri atau museum.

Mengenai interior, Prabowo juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran.

"Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya," kata Diana.

Diana juga menjelaskan bahwa akan dilakukan peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN.

Pemanfaatan solar panel akan ditingkatkan dari semula empat persen, menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

Untuk komplek perkantoran yudikatif juga akan disamakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif.

"Tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” ujar Diana.

AHY mengatakan, keputusan terkait desain ulang gedung legislatif dan yudikatif tetap ada di tangan Prabowo.

“Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan," ucap AHY.

Ia mengatakan pemilihan material perlu diperhatikan dan juga biayanya. Kemudian, kemudahan untuk mendapatkan materialnya, pemeliharaan​ dan juga ketahanannya.

"Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” pungkas AHY.