Arsip - Anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo (kanan) bersama Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo, dan Anggota Dewan Pers Totok Suryanto dalam kegiatan `Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada 2024` di Jakarta, Kamis (31/10/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am. Ketua KPID DKI puji disertasi anggota Bawaslu soal pengawasan pemilu Dalam Negeri    Editor: Calista Aziza    Jumat, 21 Februari 2025 - 07:43 WIB

Elshinta.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta, Puji Hartoyo mengapresiasi hasil disertasi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Puadi yang berjudul "Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta".

"Kami berharap hasil disertasi ini tidak hanya menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilu di daerah. Dan jangan sampai ini hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga harus diimplementasikan untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan pemilu di masa mendatang,” Kata Puji di Jakarta, Kamis (20/2).

Menurutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu, terutama dalam menegakkan aturan dan menjaga independensi lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Dia juga menilai kajian yang dilakukan oleh Puadi sangat relevan dan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu.

Selain itu, Puji juga menyoroti peran media dalam mendukung pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawal proses demokrasi, termasuk mencegah penyebaran hoaks, politik uang, dan pelanggaran kampanye di tempat yang dilarang.

“Pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada Bawaslu. Tapi juga media harus menjadi bagian dari ekosistem pengawasan penyelenggaraan Pemilu," kata Puji.

Karena itu, lanjutnya, KPID terus mendorong agar lembaga penyiaran menjalankan perannya secara profesional dan netral dalam memberitakan proses pemilu.

Pada sisi yang lain, dengan temuan utama dalam disertasi Puadi terkait politik uang, keterbatasan kewenangan Bawaslu, hingga kampanye di tempat pendidikan, Puji berharap ada evaluasi mendalam dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.

“Kita harus memastikan bahwa pemilu di Indonesia semakin berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat lembaga pengawas seperti Bawaslu dan memastikan regulasi yang ada bisa ditegakkan secara efektif," kata Puji.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu), Puadi, resmi meraih gelar doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS) setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta".

Dalam disertasinya, Puadi mengungkap temuannya tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu, termasuk keterbatasan kewenangan Bawaslu, penindakan pelanggaran pemilu, politik uang, kampanye di tempat pendidikan, serta pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam verifikasi partai politik.

Sebagai dukungan, Puji bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia (Wamendesa), Ahmad Ahmad Riza Patria pun menghadiri acara promosi doktor Puadi di Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, Rabu (19/2).

Sumber : Antara