PIKIRAN RAKYAT - Presiden RI Prabowo Subianto optimistis Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kekuatan yang akan menunjang masa depan perekonomian Indonesia.

Prabowo Subianto memastikan BPI Danantara tetap diluncurkan sesuai jadwal pada 24 Februari 2025 saat jumpa pers di di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025.

"Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara," ucap Prabowo seperti dikutip dari Antara.

Apa Itu Danantara?

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, Daya, artinya energi atau kekuatan, sementara Anagata berarti masa depan sehingga pengertiannya adalah energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara.

"Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," lanjutnya.

Prabowo pertama kali mengumumkan rencana peluncurannya di World Governments Summit pada 14 Februari 2025 dan mengatakan akan diresmikan 24 Februari 2025.

Danantara akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal 20 miliar dolar AS.

Dana Danantara Untuk Apa?

Menurut Presiden Prabowo, dana-dana yang dikelola akan digunakan membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir serta produksi pangan.

Ia meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan ikut mengawasi pengelolaan Danantara ketika menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025.

"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo mengumumkan kebijakan-kebijakan pemerintah selama Kuartal I/2025 termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.

Regulasi tersebut intinya mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) disimpan di bank-bank dalam negeri 100 persen.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News