PIKIRAN RAKYAT - Aksi mahasiswa 'Indonesia Gelap' cuma buntut kekagetan rakyat yang seringkali disikapi berlebihan. Demikian respons Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Namun, ia mengaku maklum karena ini baru awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025, Muzani mengungkapkan tanggapannya atas kencangnya kritik publik terhadap 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih.

Terutama, kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat kecil, melahirkan seruan dan berakhir jadi aksi demonstrasi punggawa kampus ke jalanan.

Menurut Muzani, itu hanya bentuk kekagetan yang sebetulnya bukan hanya milik rakyat, melainkan muncul juga di internal birokrasi pemerintahan.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," kata Muzani.

Ia mencontohkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," ucapnya.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Spanduk bertuliskan "Tolak Efisiensi Anggaran" dan "Indonesia Gelap" menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik; Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan; Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan; Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News