PIKIRAN RAKYAT - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi gencarnya kritik dan sikap kontra masyarakat pada pemerintahan RI belakangan ini. Ia menegaskan rakyat hanya sering salah paham terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Ahmad Muzani mengungkapkan, 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih kerap disalahartikan oleh publik.

Muzani menekankan bahwa semua kritik hingga aksi turun ke jalan para mahasiswa dengan tajuk 'Indonesia Gelap', hanyalah buntut dari kekagetan akan kebijakan awal-awal Prabowo. Hal itu diwajarkan Muzani.

"Kekagetan itu sering menyebabkan respons yang kontraproduktif, bahkan sering kali salah memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo. Ini yang menyebabkan banyak kesalahpahaman," ujar dia.

Dia lantas melanjutkan, kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk kebaikan jangka panjang bagi rakyat meski saat ini belum terlihat demikian.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat.

"Sebagai respons, kami mendengar dan memperhatikan, tetapi pemerintah tetap berpegang pada rencana awal yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, yang telah diketahui oleh jutaan orang. Rencana tersebut memang ditujukan untuk masa depan Indonesia, termasuk untuk kita semua," katanya.

Sebelumnya, dalam pernyataan serupa, ia mengatakan bahwa kekagetan tersebut bukan hanya milik rakyat, melainkan muncul juga di antara pihak internal birokrasi.

Ia mencontohkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/Lembaga, yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," kata Muzani.

"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," ujar dia menegaskan. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News