Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurrofiq menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Sinergisitas Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Desa dan Daerah tertinggal” di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
 
Turut hadir mendampingi Menteri LH/Kepala BPLH yakni Sekretaris Menteri LH/Sestama BPLH, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), dan Deputi Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). 
 
Indonesia mempunyai sekitar 75 ribu desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi bukti nyata pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu sinergisitas berfokus pada kolaborasi program dan kebijakan pembangunan desa untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan penguatan kelembagaan ekonomi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular dan implementasi Program Kampung Iklim (PROKLIM). 
 
Bagian penting dari kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 

"Dengan program edukasi yang melibatkan masyarakat desa, kita berharap dapat membangun budaya peduli lingkungan sejak dini, yang akan memastikan desa-desa kita berkembang secara ekonomis, tetapi juga tetap menjaga kelestarian alam," kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurrofiq.
 
Adapun implementasi kesepakatan dari Nota Kesepahaman tersebut telah diterapkan, salah satunya pada kegiatan Aksi Desa Bebas Sampah pada Sabtu, 15 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2025 yang berpusat di Desa Malaka, Lombok Utara, NTB, dan diikuti oleh tujuh desa lainnya di seluruh Indonesia. 
 

 
Aksi Desa Bebas Sampah merupakan salah satu asta yang menjadi target dari delapan asta dalam peringatan HPSN 2025. Melalui Aksi Desa Bebas Sampah, desa-desa di seluruh Indonesia diajak untuk menjadi bagian dari solusi. Desa memegang peran kunci dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mengingat sebagai wilayah penghasil utama limbah organik dari rumah tangga, pertanian, dan peternakan. 
 
Dalam aksi ini pemerintah menargetkan:
 
1. Pengurangan volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir secara signifikan
 
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah
 
3. Penerapan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya baru
 
Selain itu Menteri Lingkungan Hidup juga menyoroti penanggulangan sampah di Jakarta. Pada prinsipnya, terdapat dua isu utama terkait pengelolaan sampah Jakarta, yaitu penyelesaian permasalahan timbunan sampah di TPST Bantargebang yang saat ini sudah menumpuk, dan penanganan timbulan sampah harian Jakarta sebesar 8.607,26 ton/hari melalui upaya pengelolaan sampah di sumber agar sampah tersebut tidak dibuang ke TPST Bantargebang.
 
"Untuk konteks Jakarta, kami telah melakukan koordinasi secara intens dengan para pelaku penting pengelolaan sampah di Jakarta, mencakup pemerintah daerah, para produsen, asosiasi, penggiat pengelolaan sampah, socioecopreneur, penyuluh lingkungan hidup, Satpel-LH, jumantik, pengelola kawasan dan perusahaan, sektor horeka, dan lainnya. Kami, bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, telah melakukan pemetaan secara mendalam terkait kondisi eksisting saat ini, permasalahan yang dihadapi, dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengurai permasalahan yang ada," ucapnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ROS)