FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Jokowi saat masih menjabat Presiden.

Kritik Said Didu kali ini terkait dengan pengelolaan tambang di Indonesia.

Said Didu menilai bahwa kebijakan pengolahan tambang yang diterapkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

"Mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Said Didu di X @msaid_didu (17/2/2025).

Dikatakan Said Didu, berdasarkan pengamatannya selama ini, Prabowo mesti mengambil langkah dan kebijakan tegas terkait kebijakan yang ditinggalkan Jokowi.

"Mengoreksi kebijakan pengolahan tambang yang dilakukan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir," cetusnya.

Lebih lanjut, Said Didu menuturkan bahwa Jokowi secara fakta sudah menyerahkan hampir seluruh tambang milik Indonesia kepada pihak lain.

"Jokowi menyerahkan yang kita miliki kepada perusahaan China, asing, atau swasta yang juga sebenarnya di belakangnya adalah asing," terangnya.

Said Didu juga menyoroti kebijakan hilirisasi smelter yang, menurutnya, hampir sepenuhnya diserahkan kepada pihak asing dan swasta.

"Demikian juga perusahaan hilirisasi smelter itu juga hampir diserahkan semua kepada asing dan swasta," Said Didu menuturkan.

Kebijakan ini, tambahnya, memberikan pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah tambang, namun hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara.