Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pelaksanaan retret kepala daerah masih dalam batas wajar.

Menurutnya, retret ini akan membekali kepala daerah dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika ada yang bertanya tentang biayanya, ya sangat wajar. Ini demi mengamankan Rp 3.600 triliun APBN dan Rp 1.300 triliun APBD. Mengawal ribuan triliun uang rakyat itu penting," ujar Bima di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Bima menegaskan tata kelola anggaran adalah hal krusial dalam pemerintahan. Terkait hal itu, retret ini akan menghadirkan pemateri dari berbagai instansi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita berbicara soal bagaimana mengelola APBN dan APBD dengan baik. Ini sangat penting agar dana publik benar-benar dikelola dengan transparan dan akuntabel," jelas Bima terkait salah satu materi dalam retret kepala daerah.

Selain itu, retret juga akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Hal itu bertujuan agar kepala daerah menjadi pemersatu dan tokoh nasionalis.

Kemudian, membahas tugas pokok kepala daerah. Alasannya, karena tidak semua kepala daerah terpilih memiliki latar belakang yang sama dalam pemerintahan.

Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025, diikuti kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Sementara itu, wakil kepala daerah hanya hadir pada penutupan acara pada 27-28 Februari.

Bima menegaskan investasi dalam pembekalan kepala daerah ini sepadan dengan manfaatnya. "Teman-teman kepala daerah adalah garda terdepan dalam pemerintahan daerah. Mereka perlu wawasan yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan baik," tutupnya terkait retret kepala daerah.