Tak Jadi "Sharing" APBD, Retreat Kepala Daerah Dibayar Kemendagri Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya orientasi kepemimpinan ( retreat ) kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 berubah dari semula bersumber dari anggaran Kementerian Dalam Negeri dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) masing-masing, kini sepenuhnya ditanggung Kemendagri . Perubahan pembiayaan itu tertuang dalam surat nomor 200.5/692/SJ yang dikeluarkan pada hari ini, Kamis (13/2/2025). Surat edaran terbaru tersebut telah dikonfirmasi Kompas.com dan benar dikeluarkan oleh Kemendagri. Dalam surat tersebut dijelaskan, Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 yang memuat beragam detail kegiatan retreat, termasuk sumber biaya dari APBD dan Kemendagri. Kini pembiayaan retreat yang akan digelar di Akademi Militer Magelang sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Berikut isi lengkap surat nomor 200.5/692/SJ yang baru dikeluarkan Kemendagri: " Menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri." "Untuk hal-hal lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan orientasi dimaksud, dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri ." Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebelumnya, Istana sempat membenarkan bahwa biaya retreat kepala daerah ditanggung APBN dan APBD.  "Sharing antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Namun, Hasan enggan menjelaskan secara detail dan melempar detail terkait kebutuhan anggaran tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. "Detailnya tapi tanya sama Kemendagri," tuturnya. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.