Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membatalkan rencana pembangunan pengendali banjir, pengamanan pantai, revitalisasi danau hingga pengendalian lahar, imbas efisiensi anggaran belanja pemerintah 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

"Efesiensi anggaran pada Kementerian PU akan berdampak pada pencapaian target-target output prioritas di antaranya (pada Direktorat) Sumber Daya Air sebesar Rp 27,72 triliun," kata Dody.

Dody memerinci program pembangunan yang gagal dilakukan tahun ini akibat efisiensi anggaran, di antaranya pembangunan 14 unit bendungan, pembangunan pengarah ruko, serta revitalisasi danau, dan situ.

"Pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 kilometer, pengaman pantai sepanjang 4,5 kilometer, pengendali lahar dan sedimen," ujarnya.

Rencana pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik tahun ini juga harus dibatalkan karena efisiensi anggaran. Begitu juga operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan P3TGAI yang berada di 12.000 lokasi serta pengadaan tanah.

"Pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare jaringan irigasi," pungkasnya.

Dalam rapat itu, Dody menerangkan Kementerian PU terimbas pemotongan anggaran Rp 81,38 triliun. Sebagian besar pemotongan berupa proyek pembangunan infrastruktur.

Dia juga memastikan tak akan ada proyek infrastruktur tahun tunggal (SYC) ataupun tahun jamak (MYC) baru akibat pemotongan anggaran.

Infografik pemangkasan anggaran 2025. - (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

Dody juga menyebut akan ada sejumlah proyek infrastruktur tahun jamak yang bakal molor.

"Semua MYC sementara waktu kita molorkan, bukan dihentikan, direlaksasi, dan tetap berlanjut," ujar Dody memaparkan dampak dari efisiensi anggaran.