BMKG Pastikan Anggaran Deteksi Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ), Dwikorita Karnawati memastikan anggaran untuk deteksi gempa bumi dan tsunami tidak terdampak efisiensi anggaran . Ia memastikan anggaran utuk deteksi gempa bumi dan tsunami tak terdampak penghematan anggaran. "Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp 41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan (anggaran deteksi), termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi," kata Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025). Tak hanya itu, anggaran untuk layanan publik seperti informasi iklim tetap dipertahankan sebesar Rp 70,8 juta. Diketahui, BMKG mengalami pemotongan efisiensi sebesar Rp 1,42 triliun dari total pagu Rp 2,82 triliun sepanjang tahun 2025. Dengan begitu, sisa pagu BMKG setelah efisiensi mencapai Rp 1,42 triliun. Namun, setelah rekonstruksi anggaran dan rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran BMKG kini sebesar Rp 1,78 triliun. "Kemarin rapat (dengan) Dirjen Anggaran terdapat rekonstruksi yang dapat dibahas di lain waktu. Dengan rekonstruksi itu, dari pagu Rp 1,4 triliun kami mendapatkan Rp 1,78 triliun," tutur Dwikorita. Lebih lanjut, Dwikorita menjelaskan, pagu anggaran yang diefisiensi itu untuk belanja pegawai Rp 847,2 miliar dan operasional sebesar Rp 556,2 miliar. Kemudian dari pagu tersebut, pihaknya kembali membaginya untuk program dukungan manajemen dan program lainnya. "Selanjutnya, adalah program dukungan manajemen, ini terutama untuk gaji pegawai, selanjutnya untuk pengelolaan perkantoran. Terutama yang penting adalah untuk menjaga keberlanjutan operasional itu, kami harus menjaga listrik dan beberapa perangkat-perangkat yang nampaknya perkantoran, tetapi itu berpengaruh terhadap keberlanjutan 24 jam," jelasnya. Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menilai pemangkasan anggaran akan berdampak terhadap belanja modal dan belanja barang tahun depan. Selain itu, Muslihhuddin menyebut ada batas minimum anggaran yang harus dipenuhi untuk memastikan layanan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca yang andal serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim. Menurutnya, efisiensi anggaran itu akan membuat banyak alat operasional utama (aloptama) terancam mati karena dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen. Bahkan, alat observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga berpotensi terganggu. “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihuddin dikutip dari Antara. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.