TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) menggelar aksi turun ke jalan di Jalan Raya Ciilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (11/2/2025).

Ada enam tuntutan yang disampaikan mereka, yaitu 

Batalkan Kebijakan Gate Pass Pelabuhan yang memberatkan para sopir

Pelayanan Bongkar Muat yang cepat, maksimal 1 jam dari Gate In

Atasi kemacetan dengan cara lakukan penambahan Gate In di NPCT1, perbaiki sistem yang sering eror, sediakan kantong parkir gratis dalam Pelabuhan.

Berikan keamanan bagi seluruh sopir dari premanisme jalanan

Berikan pelayanan fasilitas (toilet, kantin, dan ruang tunggu untuk sopir/kernet serta pengguna jasa Pelabuhan lainnya

Berantas mafia pungli di dalam Pelabuhan

Titik unjuk rasa pertama digelar di depan New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing.

Kemudian ke Pos 9, Polres Metro Jakarta Utara dan terakhir di Kantor Pelindo Tower.

Demo yang digelar ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kemacetan parah di pelabuhan tersebut yang dinilai menghambat pekerjaan mereka.

Para sopir juga menuntut Pelindo segera menangani kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah titik terminal utama, seperti New Priok Container Terminal One (NPCT1) hingga Jakarta International Container Terminal (JICT).

Selain menggelar aksi di Pelindo, para sopir juga berencana mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk melaporkan dugaan praktik premanisme yang merugikan mereka.

Sebagai bentuk protes, para sopir mogok bekerja dan berkumpul di NPCT1 pada pukul 09.00 WIB sebelum melakukan long march ke Mapolres Jakarta Utara dan Kantor Pelindo di Jalan Yos Sudarso.

Aksi ini diharapkan dapat mendorong Pelindo serta pihak terkait untuk segera mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Ahmad Fuady mengatakan, pihaknya menerjunkan personel guna melakukan pengamanan terkait unjuk rasa itu.

"Ada, kami mengamankan," ujarnya, saat dikonfirmasi, Selasa.

Kendati demikian, ia tak membeberkan jumlah personel pengamanan.

Selain itu, pihaknya juga menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin).

"Kami penempatan personel dan rekayasa lalin," kata dia.