Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, pelaksanaan retreat untuk kepala daerah, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur yang awalnya direncanakan 14 hari, kini dipadatkan menjadi 7 hari. Penyesuaian durasi ini dilakukan sebagai dampak dari rasionalisasi anggaran.

Bima Arya menjelaskan, anggaran untuk kegiatan retreat ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun, dengan adanya rasionalisasi anggaran, kegiatan retreat mengalami penyesuaian, termasuk durasinya.

"Kami sudah menyiapkan anggaran untuk kegiatan ini, tetapi karena ada rasionalisasi. Maka, kami harus melakukan penyesuaian dan menghitung ulang anggaran tersebut. Kami ingin kegiatan ini tetap efisien dan hemat," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan pada lokasi retreat di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025).

Bima Arya mengaku, belum bisa memberikan jumlah nominal anggaran yang digunakan untuk kegiatan retreat serentak bagi 505 kepala daerah tersebut.

"Untuk angka pastinya, tentu nanti akan kami sampaikan setelah dilakukan perhitungan ulang, karena ada beberapa kegiatan yang disederhanakan. Karena, retreat ini direncanakan 14 hari, tetapi demi efisiensi maka diputuskan untuk memadatkan jadwalnya," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga meninjau kesiapan lokasi retreat yang berlangsung di Lapangan Golf, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pengecekan dilakukan untuk memastikan segala kebutuhan, seperti tenda, kamar tidur, saluran air, listrik, hingga kamar mandi.

"Kegiatan ini diselenggarakan Lemhanas dan Kemendagri. Kami ingin memastikan kepala daerah dapat memahami tugas dan fungsi mereka dengan baik. Kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang, seperti pengusaha, tokoh agama, dan budayawan. Pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan frekuensi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta untuk mendengarkan arahan dari kementerian terkait," ujar Wamendagri Bima Arya yang memangkas kegiatan retreat bersama kepala daerah di Indonesia dari 14 hari menjadi 7 hari.