Jakarta, Beritasatu.com - Ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 mendatang, meskipun saat ini ada isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan IKN.

Bahlil menjelaskan, pemindahan ibu kota tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, proses pembangunan IKN masih terus berjalan dan menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu ada di Kementerian PU," ujar Bahlil seusai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Namun, Bahlil mengaku tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan IKN lantaran tidak semua ketua umum partai politik memiliki pemahaman mendalam tentang proyek ibu kota yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.

"Jangan menganggap bahwa karena ketua umum partai, semua pasti tahu. Tidak juga," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN tidak terkait dengan upaya efisiensi anggaran, seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.

Bahlil Lahadalia menegaskan ibu kota dipastikan pindah ke IKN pada 2028 mendatang, meskipun saat ini beredar isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan wilayah tersebut.