Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia , menegaskan, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan kabinet terhadap para pembantunya yang tidak seirama. “Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025). Bahlil menilai tidak ada satu pun pihak yang bisa melampaui batas kewenangan untuk ikut campur dalam hak mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya. “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya. Bahlil menegaskan, siapa pun yang ditunjuk menjadi pembantu Presiden harus ikut arahan Kepala Negara. Pasalnya, menteri merupakan pembantu Presiden untuk merealisasikan program dan arah kebijakan Kepala Negara. “Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu Presiden,” kata Bahlil.   “Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” imbuhnya. Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo semakin memanas sejak Rabu (5/2/2025). Isu reshuffle sendiri mulai diperbincangkan usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan saat Prabowo menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). "Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," kata Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan sinyal akan adanya reshuffle kabinet . Menurut Dasco, pernyataan Prabowo juga bisa diartikan sebagai peringatan terhadap para menteri. Ia pun menilai semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing. "Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Dia menuturkan bahwa para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden. "Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya," jelasnya. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.